Sehari, Dua Kelompok Pedagang Wadul Nasib ke Dewan Sidoarjo
Wartawan: Musta'in
Senin, 22 Agustus 2016 22:44 WIB
"Kami tetap meminta agar pedagang ini bisa diakomodasi bagaimanapun caranya. Karena itu, kami agendakan hearing lagi dengan memanggil Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan (Dishub)," tandas politisi Partai Golkar ini.
Sementara, PKL Stasiun Buduran didampingi Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono, wadul ke dewan karena mereka terancam digusur dari Stasiun Buduran, seiring rencana dibangunnya Ruko di lahan yang kini mereka tempati. Sebanyak 56 PKL itu, sudah menerima surat dari PT KAI, agar membongkar stan hingga maksimal 30 Agustus 2016 nanti.
Dalam hearing, kata Khoirul Huda, Komisi B meminta PT KAI tidak serta merta melakukan penggusuran. Komisi B pun meminta agar PT KAI mengakomodasi para PKL dengan memberikan jaminan agar PKL bisa menyewa stan di Ruko yang akan dibangun, dengan harga terjangkau. Selain itu, Komisi B juga berharap tidak dilakukan penggusuran sebelum tercapai kesepakatan antara PKL dengan PT KAI.
Kata Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan ini, pihaknya juga meminta Pemkab Sidoarjo untuk tidak melibatkan Satpol PP dalam permasalahan PKL Stasiun Buduran. Masukan-masukan dari Komisi B itu, kata Huda, direspon baik oleh perwakilan PT KAI yang ikut hearing. "Untuk permasalahan PKL Stasiun Buduran ini, akan dilakukan pertemuan lagi di kantor PT KAI Daop 8 Surabaya," pungkas H Khoirul Huda. (sta/rev)