Ini Jawaban Wabup Gresik Soal Jebloknya Pendapatan di RAPBD-P 2016
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Rabu, 14 September 2016 12:34 WIB
Selain itu, soal retribusi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Dari target pada APBD 2016 sebesar Rp 190 miliar, hingga semester pertama baru tercapai Rp 59 miliar atau kisaran 31,5 persen. "Karena itu, pendapatan APBD jadi mengalami penurunan," jelasnya.
Sementara terkait IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), yang pendapatan retribusinya tidak berbanding lurus dengan jumlah riil kondisi TKA (Tenaga Kerja Asing), kata Bupati, akan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.
Soal maraknya TKA ilegal di Kabupaten Gresik, maka mengacu Permenaker Nomor 16 tahun 2016, perusahaan yang merekrut maupun TKA-nya akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Wabup pada kesempatan itu juga menjawab soal PU Fraksi terkait masih maraknya Pungli (pungutan liar) di Dinas Pendidikan dan adanya oknum yang melakukan dugaan pungli.
"Untuk kebutuhan pendidikan Pemkab terus berupaya menyuport dari APBD. Sedangkan adanya oknum yang tetap lakukan pungutan akan ditindak tegas," pungkasnya.
Atas jawaban Wabup tersebut, pimpinan sidang paripurna Hj. Nur Saidah (Wakil Ketua/F-Gerindra) menyatakan akan menjadikannya bahan rapat komisi dan fraksi untuk menyusun PA (Pandangan Akhir). (hud/rev)