Menguak Praktik Pungli di Kota Santri (8): Tak Ada Langkah Konkret, Saber Pungli Cuma Seremonial

Sabtu, 29 Oktober 2016 17:58 WIB

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Gebrakan Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyapu bersih pungutan liar (saber pungli) patut diapresiasi. Namun gaungnya tak kunjung menggelora di Kabupaten Jombang.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan), Aan Anshori kepada Bangsaonline. Ia mengatakan, beberapa hari lalu memang sempat ada seremonial di Polres Jombang untuk peluncuran program SMART. Program ini diklaim sebagai tindak lanjut penindakan terhadap praktik pungli di kota santri.

"Akan tetapi saya belum melihat langkah konkret di tubuh birokrasi pemkab maupun instansi lain. Padahal kita tahu sektor layanan publik masih rawan pungli, misalnya di lingkungan Dinas Pendidikan, BLH maupun Badan Pelayanan Perizinan," kata Aan.

Tak hanya itu, mantan aktivis PMII Jombang itu menyebut, di banyak sekolah, praktik pungli dengan berbagai kedok masih marak terjadi, begitu juga di level desa yang kurang lebih sama kondisinya.

BERITA TERKAIT:

• Menguak Praktik Pungli di Kota Santri (1): Tiga Dinas Menempati Posisi Teratas
• Menguak Praktik Pungli di Kota Santri (6): Dari Kecamatan hingga Kejaksaan Terindikasi Pungli

"Yang mengherankan, Bupati Jombang masih adem ayem. Tidak ada gebrakan kebijakan yang terarah untuk memberantas pungli. Bupati belum menyediakan mekanisme konkret, misalnya hotline pengaduan saber pungli. Kita juga belum mendengar bupati berani menerapkan zona integritas di SKPD yang ada. Ini mengecewakan," lanjutnya.

Menurut Aan, kenyataan ini juga diperparah oleh kepolisian yang terkesan adem ayem. "Warga Jombang menunggu gebrakan kepolisian untuk berani menindak tegas pelaku pungli, jika perlu dengan OTT agar ada efek jera. Kota santri butuh upaya konkret saber pungli, bukan sekedar basa-basi yang justru mengkhianati program Jokowi," pungkasnya. (rom/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video