1.222 PNS Pemkot Mojokerto Bolos Berjamaah, Dewan Agendakan Hearing
Rabu, 04 Januari 2017 01:51 WIB
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Tingkat kedisplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Mojokerto berada di bawah titik nadir. Hari pertama kerja pasca libur Tahun Baru tercatat sebanyak 1.122 PNS alpha, 268 lainnya terlambat.
Mengetahui data fingerprint di meja tugasnya, Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus tampak berang. Orang nomer satu di pemkot setempat ini tak dapat menyembunyikan kekesalannya.
BACA JUGA:
Tunjukkan Komitmen Perangi Narkoba, Pj Wali Kota Mojokerto Kembali Launching Kelurahan Bersinar
Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Jadi Penyuluh Antikorupsi
Pj Wali Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Masyarakat
Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Cek Status Pemilih Jelang Pilkada 2024
Sementara di sisi lain, komisi I DPRD setempat yang juga prihatin dengan rontoknya kedisplinan pegawai langsung mengagendakan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Sudah digaji Negara kok mbolos. Apalagi jumlahnya seribuan lebih. Akan saya lihat dari SKPD mana saja mereka," geram Wali Kota, kemarin (3/1).
Yai Ud -panggilan Masud Yunus- mengaku prihatin dengan kondisi ini. "Saya prihatin. Padahal, di setiap apel saya sampaikan pentingnya kedisplinan PNS," ungkap Yai masih tampak tak habis pikir.
Ia menegaskan, akan memberlakukan sanksi tegas bagi para oknum PNS itu. "Akan saya tindak, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari sanksi ringan sampai sedang," tegasnya.
Banyaknya PNS yang bolos itu baru diketahui Mas'ud saat mengecek absensi pegawai melalui monitor di ruang kerjanya. Saat membuka data absensi ia terkejut banyaknya PNS yang alpha. "Jumlah pegawai keseluruhan 3.266 orang, yang bolos 1.122 orang. Sedang yang terlambat 268 orang," kata ia.
Dan kemarin, merupakan hari pertama penerapan absensi pegawai dengan sistem online. Akhir tahun 2016, 135 alat absen fingerprint telah dipasang di semua kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, hingga RSUD.
Alat canggih ini terhubung ke monitor di BKD, ruang kerja Sekda, Wakil Wali Kota, dan Wali Kota Mojokerto. Sehingga data pegawai yang bolos maupun yang terlambat akan terpampang di monitor tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat mengaku prihatin dengan banyaknya PNS yang bolos. "Kalau sampai ribuan PNS yang bolos ini namanya membangkang dengan Pemkot. Kami menduga mereka yang bolos karena kecewa saat dimutasi," tandasnya.
Terang saja, lanjut ia, harus ada sanksi untuk ini. "Sebab jika tidak, maka akan terulang. Bisa dibayangkan karena lemahnya etos kerja mereka, layanan kepada masyarakat akan terhambat. Seperti KTP, perizinan atau yang lain," ujarnya.
Untuk soal ini, pihaknya akan mengagendakan hearing dengan BKD. Sehingga tahu bentuk penanganan dan tahu faktor apa penyebabnya. "Kami akan hearing dengan BKD," pungkasnya. (yep/rev)