Lima Tahun Terakhir, Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Alami Perlambatan

Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Ganda Siswanto
Senin, 10 April 2017 08:50 WIB

Wakil Ketua DPRD, HM Joni Subagio menyerahkan dokumen rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2016 kepada Bupati Anas.

BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Penanggulan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menjadi perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi. Bahkan, dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Banyuwangi tahun anggaran 2016, masalah kemiskinan mendapat sorotan.

Misalnya, kinerja penanggulangan kemiskinan yang mengalami perlambatan pada 5 tahun terakhir (2011-2015), menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita setiap tahun, belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ismoko dalam rapat paripurna keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2016, Jumat (7/4).

“Sayang, dokumen LKPJ 2016 tidak menyajikan informasi di mana kantong kemiskinan, minimal per kecamatan. Pemerintah diharapkan mampu membuat pemetaan data kemiskinan per kecamatan. kalau perlu per desa. Itu lebih bagus. Apalagi angka kemiskinan pada tahun 2015 masih sebesar 9,17 persen dari jumlah penduduk. Angka capaian kemiskinan ini, di atas penduduk miskin rata-rata nasional tahun 2015 sebesar 8,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” ujar Ismoko.

Selain mengkritisi soal kemiskinan, DPRD juga menyoroti lambatnya sektor pertanian. Menurut Ismoko, pertumbuhan sektor pertanian yang melambat dibanding sektor lainya. Bahkan, Ismoko mengaku hal, itu patut dievaluasi, karena belum sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi makro Banyuwangi, meski fluktuatif trennya meningkat.

“Justru itu, penting untuk diidentifikasi dan dianalisa penyebabnya. Misalnya rendahnya pertumbuhan diakibatkan karena diabaikanya pertumbuhan lahan dan pembangunan infrastruktur pertanian, terutama sarana irigrasi dan alat pertanian. Tingginya biaya berbagai komponen produksi pertanian (bibit unggul, pupuk dan obat,” papar wakil ketua dari partai Golkar itu.

Terkair Kinerja Keuangan, Ismoko juga menyebut kalau realisasi Pendapatan Daerah Banyuwangi tahun 2016 kurang dari target sebesar Rp 242,836,718,301,- atau terrealisai sebesar 92 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD perubahan 2016.

Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp. 531,031,395,987,- atau ter-realisasi 84,5 persen dari alokasi. Sehingga terjadi pengurangan defisit anggaran daerah di tahun 2016. APBD tahun 2016 setelah perubahan semula diproyeksi defisit Rp 377,611,777,543,- pada realisasinya defisit berkurang menjadi sebesar Rp. 89,417,099,856.

Silpa tahun 2016 un-audited tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2016. Tetapi jika angkanya konsisten, Silpa indikatif tahun 2016 sebesar Rp 282,475,143,686,- (8,9 pesen dari dana tersedia) secara nominal menurun dibanding silpa tahun tahun 2015.

1 2

Tag: DPRD Banyuwangi