Lima Tahun Terakhir, Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Alami Perlambatan
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Ganda Siswanto
Senin, 10 April 2017 08:50 WIB
“Besaran Silpa tahun 2016 menurun jumlahnya. Akan tetapi jika ditambah dengan dana TP dan TPP guru tahun 2016 yang dihentikan penyalurannya Kemenkeu, Banyuwangi total penghentiannya sebesar Rp. 212,9 miliar lebih (jika Silpa 2016 yang tercatat dalam LKPJ 2016 ditambah dengan penghentian TP dan TPP guru 2016),
sesungguhnya Silpa tahun 2016 sebesar Rp 495,4 miliar lebih. Jadi meningkat pesat dibanding silpa tahun 2015,” bebernya.
Pada sektor pendidikan, terdapat alokasi anggaran tidak terbelanjakan dengan baik, terutama pada sektor fisik, sehingga terdapat Silpa yang cukup besar. Menurut Ismoko, pihaknya sangat memaklumi hal tersebut. Karena terkendala SK Kemenkumham. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Namun kedepan pemerintah daerah agar lebih jeli dalam menangkap suatu regulasi, sehingga perencanaan sekaligus pelaksanaan-nya dapat dapat berjalan lebih efektif.
Bidang pendidikan khususnya pada program kegiatan monitoring dan evaluasi ada pagu anggaran yang tersedia Rp 2,4 miliiar dan realisasinya terserap 97 persen. Berdasarkan tinjauan lapang, masih ditemukan sekolah SD di wilayah kecamatan Bangorejo yang kondisi fisiknya sangat memprihatinkan (mau roboh).
”Pertanyaannya, sejauhmana efektifitas kegiatan monitoring dan evaluasi dinas pendidikan dalam perencanaan sekaligus pengajuan untuk rehabilitasi bangunan SD itu. Proporsi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar (SD/MI) dengan menengah ( SMP/Mts ) sangat tidak seimbang. Diharapkan ke depan, Pemda harus se-imbang dalam meng-alokasikan anggaran baik untuk sekolah dasar (SD) maupun kepada sekolah menengah pertama (SMP),” pintanya.
Sementara itu, menanggapi banyak kritikan dari DPRD Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, H Abdullah Azwar Anas menyatakan, kalau hal itu tetap menjadi perhatian. Tapi, kata Anas, kritikan yang dilakukan DPRD itu tetap menjadi perhatian.
“Ya, namanya DPRD itu selalu mencari sisi yang kurang. Yang jelas, setiap tahun melakukan survey independen yang menjadi dasar pengambilan keputusan daerah yang juga rekomendasi DPRD,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, HM Joni Subagio. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Yusieni dan anggota DPRD. Selain itu, juga Bupati Banyuwangi, H Abdullah Azwar Anas. (gda/dur)