OTT Pejabat Pemkot Batu, Kuasa Hukum: Selebaran Daftar Penerima Aliran Uang Itu Benar Adanya
Wartawan: Anik
Jumat, 01 September 2017 22:16 WIB
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Tiga pejabat Pemkot Batu yang dipanggil Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan berkait dengan dugaan suap atau pungutan liar fee sejumlah proyek di Kota Batu, belum ada yang datang. Pemeriksaan yang dimulai sejak Kamis (31/9) tersebut tak hanya mengadendakan pemanggilan tiga pejabat, namun sejumlah nama dan instansi yang terdapat dalam daftar penerima uang juga akan diperiksa.
Staff Ditreskrimsus Polda Jatim saat ditanya siapa saja yang sudah datang memenuhi panggilan menyatakan, bahwa hingga kini belum ada yang datang. Dia menyarankan wartawan untuk menanyakan hal itu ke Bagian Humas Polda Jatim.
BACA JUGA:
4 Terdakwa Kasus Korupsi Puskesmas Bumiaji Disidang di Surabaya
Kejari Kota Batu Tetapkan Kepala Dinas Kesehatan Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Kejari Batu Periksa 50 Saksi Kasus Dugaan Penggelapan PBB dan BPHTB 2020
Dugaan Tipikor Pungutan Pajak BPHTB oleh BKAD Kota Batu Masuk Tahap Penyidikan
Sementara Bagian Humas menyebut hal itu menjadi kewenangan Ditreskrimsus lantaran sudah dilakukan gelar kasus.
Berdasarkan informasi yang beredar, di Polda terdapat kendaraan milik Nugroho Widiyanto alias Yeyen, salah satu pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Cipta Karya (DPKPPCK) yang ikut diciduk saat OTT, terparkir di depan Gedung Tipikor. Selain itu, ada kendaraan milik Kuasa Hukum PT Gunadharma Anugerah Jaya, Arif Fathoni SH.
Arif Fathoni mengatakan, dugaan pungli yang dialami kliennya Didik Sugiyanto (DS) itu benar adanya. "Sesuai yang tertera pada selebaran yang beredar dengan mencatut beberapa nama termasuk mencatut nama Kejari, DPRD, KONI dan lain sebagainnya yang dibubuhi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nugroho Widyanto itu benar adannya. Bahkan dimungkinkan tidak hanya senilai Rp 805 juta, karena masih ada lainnya. Bahkan, diduga juga ada yang di terima PPK melaui transfer bank dari korban DS," terangnya.
Arif Fathoni mengaku kliennya selaku korban kasus pungli dan pemerasan oleh Pejabat Pemkot yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sudaj diperiksa oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri (Kemen Polhukam) dan UPP (Unit Pemberantas Pungli) Polres Batu, Kamis (23/8) lalu.
Toni, demikian dia biasa disapa mengatakan, kilennya juga sudah melakukan beberapa tahapan penyidikan di Polda Jatim, tepatnya Kamis (31/8).
"Jadi benar Mbak, kami sudah diperiksa oleh Reskrimsus Polda Jatim selama 8 jam lebih sejak pukul 10.00 wib pagi sampai setengah 10 malam (21.30)Wib Kamis (31/8) secara selektif dan profesional, terkait apa yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2017," ungkapnya.
Dia juga menjabarkan proses penangkapan ketiga pejabat Pemkot Batu sekaligus kebenaran selebaran mengenai aliran dana ke mana saja, baik yang tunai maupun yang via transfer bank.
Toni mengaku salut dengan kinerja pihak Polda Jatim dalam melakukan tugas sebagai Reskrimsus Institusi Polri yang profesional dan proporsional.
"Pihak Polda Allhamdulilah relatif profesional, bahkan dari beberapa daftar pertanyaan dan penangananya sesuai harapan kita lah," urainnya.
Toni menegaskan, pemberian tidak terbatas pada daftar dokumen yang beredar, melainkan juga ada yang melalui transfer perbankan.
"Makanya saya selaku kuasa hukum saksi korban kemarin menyampaikan pada penyidik agar meminta laporan analisa transaksi keuangan ke pusat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) agar telusuri rekening Pejabat Batu yang terseret OTT. Dan tidak hanya terbatas pada tiga terduga nama saja, dimungkinkan aliran dana ini mengalir pada pejabat tinggi lainnya dan kroni-kroninya," paparnya.
"Dimungkinkan, dari hasil PPATK pusat nantinya bisa menganalisa mengarah pada siapa saja baik pemberi maupun penerimanya," sambungnya.
"Jadi pintu masuk apakah kekayaan para Pejabat Pemkot Batu tiga terduga dan lainnya sesuai tidak dengan penghasilannya, itu kunci salah satu untuk menganalisanya dan jelas bancakannya ke siapa saja usai terima dari Klien kami. Karena setiap permintaan uang pengakuan klien kami selalu diawali dengan pembahasan yang melibatkan banyak nama, beberapa nama salah satunya pejabat tertinggi instansi setara Kadis dan orang nomor satu di Kota Batu dan NW selaku PPK,'' imbuhnya
Dia berharap dengan ditangani Polda Jatim , kasus ini bisa segera selesai hingga terbukti pelaku dan tersangkanya karena sudah sampai SPDP dan sudah terbit Sprit untuk dikirim Ke Kejaksaan Tinggi Surabaya. ''Nah ini nantinya yang akan menjadi dasar penetapan tersangka kasus ini," katanya. (sby5/bt1/thu/lan)