Rastra Tak Tepat Sasaran, Ketua RT di Bojonegoro Diomeli Warganya

Wartawan: Eky Nurhadi
Sabtu, 10 Februari 2018 00:16 WIB

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Sejumlah ketua Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, mengeluhkan data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial berupa beras sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial RI. Di mana data yang turun tidak sesuai kondisi di lapangan.

"Yang dapat sembako (Rastra, red) cuma orang-orang itu saja dari dahulu. Katanya didata tiap tahun, tapi kok tidak berubah sama sekali. Banyak orang yang dulunya miskin tetapi sekarang sudah kaya masih tetap dapat, sedangkan yang sebaliknya tidak dapat. Sistem seperti ini yang membuat kami di kampung menjadi sasaran amuk warga," keluh Ridwan, salah satu ketua RT di Kecamatan Kanor, Jumat sore (9/2).

Selain Ridwan, sejumlah RT lainnya di Bojonegoro juga mengeluhkan hal ini. Keluhan mereka sama, yakni menjadi sasaran 'omel' warga kurang mampu yang mestinya mendapat Rastra tetapi tidak mendapat Rastra. Karena data penerima saat ini diduga data validasi lama sekitar sepuluh tahun silam.

Miftahul Huda, Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Bojonegoro membenarkan tidak adanya perubahan data penerima bansos Rastra ke bawah meski sudah beberapa dilakukan revisi. Menurut dia, data kemiskinan masih kewenangan Jakarta dalam hal ini BPS, bukan menjadi kewenangan desa.

"Desa tidak bisa utak-atik bansos Rastra. Paling mentok diminta mengusulkan atau merevisi, tapi lagi-lagi pas bantuan turun tidak berubah by name by addres. Tapi masih menggunakan data 2005 - 2008," terangnya.

Dia menjelaskan, data by name by addres itu sudah ada nomor barcode, di mana desa tidak bisa mengubah penerimanya.

"Maka pilihannya adalah pada perencanaan pembangunan desa yang harus mengalokasikan dana sharing Rastra dari APBDesa buat masyarakat yang tidak tercover agar tidak terjadi gejolak," tandasnya.

Sementara itu Alif Kholifatul koordinator Kabupaten Bojonegoro yang menangani bansos Rastra menambahkan, jika sebelum Rastra dibagikan beberapa hari terakhir ini pihak desa sudah dimintai bantuan untuk menangani dengan melakukan musyawarah desa.

"Dengan catatan jika data tidak sesuai baik sudah meninggal dunia tidak ada ahli waris, pindah tempat, nama ganda dan apabila sudah dikatakan mampu oleh pihak desa, tapi pengganti harus diambil dari daftar tunggu melalui aplikasi SIKS-NG," jelasnya.

Sehingga, dia memastikan jika ada beberapa desa yang penerima bansosnya masih menggunakan data lama, itu karena petugas desa yang telat verifikasi dan validasi.

"Jadi kalau masih banyak yang menggunakan data lama berarti indikasinya dia (operator desa) masih menggunakan data lama," ucapnya menambahkan. (nur/ian)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video