Pilkada Tak Langsung, Banyak Anggota Dewan Akan Cueki Konstituen
Editor: Nur Faishal
Minggu, 14 September 2014 15:27 WIB
“Sekarang kita lihat pengalaman masa saat kepala daerah dipilih anggota dewan, ada ribuan anggota dewan yang terjerat korupsi,” tandas Nusron. Menurutnya, Pilkada langsung justru melahirkan sosok pemimpin daerah yang mumpuni. “Seperti Bu Risma (Walikota Surabaya, red) dan lainnya. Tentu politik uang masih ada, makanya harus ditingkatkan pengawasannya,” ujarnya.
Terkait hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama yang menyatakan setuju dengan Pilkada tak langsung beberapa waktu lalu, Nusron menafsirinya hanya sebagai antisipasi sisi madarat Pilkada langsung saja. Namun, lanjut dia, itu bukan sebagai pandangan bahwa Pilkada tak langsung akan bersih dari kemadaratan. “Karena itu Ansor menolak tegas RUU Pilkada yang di dalamnya berisi Pilkada tak langsung,” tegas dia,
Seruan penolakan RUU Pilkada tak langsung itu juga diteruskan oleh Ansor-Ansor wilayah, termasuk Ansor Jatim. Penolakan RUU Pilkada itu tercermin dalam siaran pers yang diterima wartawan dari Ansor wilayah pimpinan Rudi Triwachid itu. “GP Ansor Jatim menilai pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia telah berjalan demokratis,” tulis Rudi dalam siara persnya.