Ketua DPRD Gresik Sarankan Bongkar Batu Bara GJT Pindah ke JIIPE
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Rabu, 29 Januari 2020 22:28 WIB
Di sisi lain, Direktur Keuangan dan Operasional PT. GJT Edy Hidayat menyatakan bahwa perizinan GJT sebenarnya sudah memenuhi syarat. Mulai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) 1997 dari Dishub Jakarta, juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Hasil tes udara batu bara di bawah baku mutu. Mungkin persoalan tak diketahui oleh masyarakat secara individu," imbuhnya.
Sementara Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani meminta agar GJT belajar di Pelabuhan Maspion yang juga bongkar baru bara, namun tak ada konflik dengan warga.
Ia juga menyarankan GJT relokasi (pindah, Red) investasi di JIIPE, dan melakukan bongkar batu bara di sana. "Pelabuhan tak hanya di GJT. Ada Pelabuhan Maspion, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan lainnya. Namun, yang selalu ada masalah di Gresik Jasa Tama (GJS). Apa karena keberadaan pelabuhan dekat dengan permukiman?," katanya.
"Jadi, persoalan GJT dekat dengan warga. Jangan sampai kejar penghasilan tapi hak warga dikesampingkan. Untuk itu, kami sarankan batu bara pindah di JIIPE. Di sana ada lahan 2.500 hektare," sambungnya.
Dia juga menyinggung soal corporate social responsibility (CSR) PT GJT. "CSR itu wajib. Kalau di bahasa agama istilahnya zakat, tapi di perusahaan namanya CSR," jelasnya. (hud/ian)