Begini Alasan 3 Anggota DPRD Fraksi Nasdem Enggan Teken Usulan HMP
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Indrawan
Kamis, 16 Juli 2020 20:19 WIB
"Karena tidak ada instruksi dan sanksi dari Partai, maka kami memberikan kelonggaran pada anggota. Selain itu, Kami masih punyak beban moral, partai kami, pengusung bupati sampai tahun 2021," sambungnya.
Berbeda dengan Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan yang juga pengusung Bupati Faida justru menjadi inisiator untuk melakukan hak interpelasi dan berlanjut kepada hak angket dan hak menyatakan pendapat atau HMP. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo, banyak terjadi pelanggaran dan carut marutnya birokrasi menjadi salah satu pertimbangan PDI Perjuangan menjadi salah satu inisiator HMP.
"Meski sudah terang benderang adanya pelanggaran yang dilakukan bupati, seperti adanya persoalan, pengadaan barang dan jasa serta tata kelola birokrasi yang amburadul, ternyata tidak ada sanksi apapun yang diberikan ke kepada Bupati. Inilah yang kemudian mendorong DPRD terpaksa menggunakan hak terakhirnya yakni HMP," ungkap Edi.
Informasi yang berhasil dihimpun, paripurna Hak Menyatakan Pendapat rencananya akan digelar pada tanggal 22 Juli mendatang. Dari paripurna ini kemudian akan diperoleh keputusan DPRD yang nantinya akan diteruskan kepada Mahkamah Agung. (yud/ian)