Dana Otsus Papua Efektif Redam Gejolak Bila Lakukan Ini
Editor: MMA
Sabtu, 19 September 2020 12:46 WIB
Perpanjangan Dana Otsus Disambut Positif
Ia berpendapat, agar efektif implementasi dari penggunaan dana Otsus melibatkan Lembaga pengawas internal Pemerintah dari Inspektorat Jenderal dan BPKP dalam rangka mengawasi. Sedangkan dari eksternal bisa melibatkan KPK, Polisi, BPK, Keejaksaan.
"Tuntutan warga asli Papua adalah penggunaan dana Otsus secara transparan. Apalagi disana dikenal tiga tungku yaitu: Lembaga Pemerintah, masyarakat adat dan agama. Sehingga target dalam pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal bisa tercapai. Harapannya, dengan pemanfaatan dana Otsus secara maksimal gejolak di Papua bisa direndam," jelasnya.
Dikatakannya, untuk keberlangsungan perpanjangan dana Otsus Papua tergantung negoisasi. Ia menyebutkan, anggaran yang digelontorkan Pemerintah pusat cukup besar untuk Papua dengan populasi masyarakat juga kecil.
"Kita sudah dengar pemaparan dari pendeta (Ketua dan Sekretaris FKUB Jayawijaya-red). Kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas nanti akan digunakan Wali Kota, Bupati, Gubernur Papua. Bukan untuk tujuan empat sektor itu," tandasnya.
Moya Discussion Group WAG Unity in Diversity (UID) dengan tema Dana Otsus Untuk Membangun Papua. Sebagai Narasumber Pemerhati Papua dan Politik Global Prof. Dubes Imron Cotan, Ketua FKUB Jayawijaya Pdt. Esmond Walilo, Sekretaris FKUB Jayawijaya Pdt. Alexsander Mauri, Pemantik Pemerhati Politik LHKI-PP Muhammadiyah Heri Sucipto, moderator: Internasional Association for Counter Terrorism and Security Profesional. Penyelenggara Moya Institut. Unity in Diversity (UID). Jl. Raya Ragunan NO. B2, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (tim)