Meski Pandemi, Target Pajak KPP Pratama Tuban Naik 13,6 Persen
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Gunawan Wihandono
Kamis, 25 Februari 2021 20:39 WIB
TUBAN, BANGSAONLINE.com – KPP Pratama Tuban terus berinovasi untuk memberikan pelayanan perpajakan maksimal. Hal itu untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Kepala KPP Pratama Tuban, Arif Puji Susilo menyampaikan, dalam pekan panutan ini, pihaknya akan terus menorehkan prestasi. Baik di bidang pelayanan maupun perolehan target penerimaan tahun pajak 2021.
BACA JUGA:
Tak Laporkan Usahanya dan Rugikan Negara Rp2,5 Miliar, Pengusaha Bahan Kue di Kota Madiun Ditahan
Antisipasi Keluhan Masyarakat, KPP Pratama Tuban Lakukan Reformasi Pelayanan Terbaik
DJP Jatim II Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan
Tahun 2023, Penerimaan Pajak di Tuban Lampaui Target
Di Kabupaten Tuban sendiri terdapat sekitar 120 ribu wajib pajak yang sudah terdata di kantornya. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 560 miliar, atau naik sebesar 13,6 persen dari tahun sebelumnya. Sektor industri menjadi penyumbang sebesar 60 persen dari pendapatan pajak di KPP Pratama Tuban.
"Ini menjadi tantangan tersendiri karena targetnya memang cukup tinggi, apalagi perekonomian belum membaik akibat pandemi. Di sisi lain, pajak selalu dibutuhkan untuk pembangunan dan membantu penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian nasonal," ujar Arif, Kamis (25/2/2021).
Adapun kiat yang akan dilakukan untuk mewujudkan target penerimaan pajak, kata Arif, salah satunya dengan memberi imbauan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan berbasis data. Serta mengimbau bagi wajib pajak yang belum melaksanakan pelaporan pajak agar melakukan pelaporan SPT sesuai transaksi.
Dalam kesempatan ini, Arif juga menyampaikan program relaksasi yang diberikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui insentif pajak. Semisal insentif PPH sesuai pasal 21 yang ditanggung pemerintah, diperuntukkan bagi gaji karyawan yang penghasilan brutonya di bawah Rp 200 juta setahun.
Ada juga diskon atau tarif PPh badan dalam pasal 22 yang dibebaskan. Termasuk keringanan PPh atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan insentif pajak ini, ada sekitar 17 persen penurunan penerimaan pajak dari tahun 2019 dibandingkan 2020.
"Akibat pandemi ini memang berimbas pada lesunya perekonomian nasional. Sehingga insentif pajak ini juga mempengaruh persentase penerimaan," kata Arif.
Sementara itu, Bupati Tuban Fathul Huda usai melaksanakan kewajiban perpajakan di kantornya, mengimbau kepada masyarakat Tuban agar ikut berkontribusi dan melakukan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Yakni, dengan melaksanakan pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu.
"Dengan begjtu, pendapatan negara dari pajak bisa terpenuhi," tuturnya.
Pihanya juga berharap KPP Pratama Tuban terus berkontribusi dan konsisten serta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga apa yang menjadi program dalam pembangunan juga bisa tercapai maksimal.
"Saya mengapresiasi atas aplikasi pelayanan virtual yang dilakukan oleh KPP Pratama Tuban. Di tengah pandemi ini kita bisa melaporkan pajak tidak harus datang ke kantor, cukup melalui e-Filing saja," tukas bupati. (gun/ian)