Putus Praktik Korup Politikus, RR Usulkan Parpol Dibiayai Negara
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Didi Rosadi
Rabu, 10 Maret 2021 16:45 WIB
Penasihat Forkom Jurnalis Nahdliyin Jatim ini mengungkapkan, dampak positif pembiayaan partai oleh negara sudah terbukti. Sejumlah negara Eropa, terutama area Skandinavia rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ekonomi, serta indeks kebahagiaan yang tinggi. Bahkan, lebih tinggi dari Amerika yang pembiayaan politiknya menganut sistem bandar.
"Kita mencontoh sistem bandar ala Amerika, tetapi tidak ada 'law enforcement' dan lembek terhadap korupsi. Amerika ada 'rule of law' dan hukum berat pelaku korupsi. Kita nyontek sistem bandar, tanpa 'rule of law' dan lembek terhadap koruptor. Hasilnya ambyar dan amburadul. Rakyat dibuat miskin secara struktural," kritik Mantan Penasihat Panel Ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebut.
Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur yang di Jatim dikenal dengan sapaan Gus Romli itu menambahkan, saat ini sejatinya ada biaya politik yang dikeluarkan oleh negara. Tapi skalanya masih kecil, hanya untuk kebutuhan alat peraga kampanye (APK) dan iklan politik serta dana banpol. Namun anggaran yang "hilang" di tingkat DPR, DPRD 1 dan 2 sangat besar. Sebaliknya yang masuk kas partai hanya sebagian kecil. Sementara sisanya masuk kantong-kantong pribadi.
"Jangan tanggung-tanggung, sekalian saja partai politik dibiayai negara. Agar pemimpin yang terpilih berkualitas, bukan pemimpin KW2-KW3 dan banyak yang korup. Terbukti ratusan politikus ketangkap KPK. Mari kita ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih dan amanah dengan cara hapuskan threshold," pungkas Aktivis Mahasiswa '77-78 itu. (mdr/zar)