Pelaksanaan PL Pokir Berpeluang Gratifikasi
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Supardi
Sabtu, 11 September 2021 12:21 WIB
Fee itu adalah jaminan bagi pengusaha (rekanan) untuk mendapatkan paket PL dari pokir dewan. Bahkan, rekanan bisa memilih lokasi PL yang akan dikerjakan.
"Untuk paket pokir itu, kepala OPD lebih percaya kepada arahan anggota DPRD timbang arahan bupati. Misalkan, oknum anggota dewan mengarahkan kepala OPD, agar PL A diberikan ke CV B, dan diiyakan. Nah, dari sinilah potensi gratifikasi dari PL Pokir sangat besar," cetusnya.
Ia mengaku mendapat laporan dari sejumlah rekanan yang datang ke OPD untuk mencari pekerjaan PL, namun kemudian kepala dinas atau kepala bidang mengatakan saat ini tidak ada paket PL reguler. "Yang ada PL pokir milik dewan," katanya.
Karena itu, ia akan berupaya untuk menguak dugaan persekongkolan kasus pokir itu dengan melakukan penyelidikan dan pulbaket.
"Sudah ada beberapa temuan, misalnya CV A dapat pekerjaan dari OPD atas rekom oknum anggota DPRD. Jika (penyelidikan) sudah cukup bukti, berkas akan diserahkan ke APH," pungkasnya. (par)