Bojonegoro Institute Sebut Partisipasi Perempuan Kunci Pembangunan Daerah

Bojonegoro Institute Sebut Partisipasi Perempuan Kunci Pembangunan Daerah Direktur Bojonegoro Institute, Aw Syaiful Huda, saat memberi pemaparan kepada peserta media briefing.

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Bojonegoro Institute bersama IDEA melalui Program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-Led Advocacy and Social Audit Networks) menyelenggarakan diskusi dan media briefing bertajuk 'Partisipasi Komunitas Perempuan dalam Rangka Pemanfaatan Kanal Aspirasi dan Pengaduan Publik di Bojonegoro'. Program itu mendapatkan dukungan pendanaan dari Uni Eropa dan Hivos.

Direktur Bojonegoro Institute, Aw Syaiful Huda, mengatakan bahwa pembangunan daerah perlu melibatkan partisipasi perempuan dan disabilitas. Selama ini, akses keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah masih sangat minim.

Ia menuturkan, mandat pelibatan partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya telah tercantum dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Permendagri No. 86 tahun 2017 dan lainnya.

"Menurut Permendagri No. 86 tahun 2017 seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, penyusunan rencana kerja perangkat daerah, musti melibatkan partisipasi publik, terutama perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya," ujarnya, Rabu (12/1).

Menurut dia, minimnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan di Bojonegoro ditandai dengan masih sedikitnya kehadiran mereka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Hal ini, kata Huda, menyebabkan upaya mewujudkan percepatan pembangunan inklusif, yakni pembangunan yang aksesible atau ramah untuk semua kelompok masyarakat, terlebih bagi kelompok masyarakat rentan belum dapat berjalan maksimal. Sehingga, kesenjangan sosial berbasis gender masih terjadi dalam beberapa sektor pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, rata-rata lama sekolah perempuan di Bojonegoro masih berada di 6,80 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah laki-laki sudah mencapai di 7,82 tahun. Begitu pula dari dimensi ekonomi yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perempuan di Bojonegoro tahun 2020 hanya sekitar Rp8,5 juta per orang per tahun, sementara rata-rata pengeluaran laki-laki sudah mencapai Rp14,9 juta per orang per tahun.

Simak berita selengkapnya ...