Menkominfo: Presidensi G20 Jadi Momentum Kembangkan Transformasi Digital Inklusif

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Menkominfo, Johnny G Plate, menilai upaya ini dilakukan melalui pengembangan tata kelola digital yang lebih adil, dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dan negara maju/industri.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, kata Johnny, Pemerintah Indonesia membawa tiga isu prioritas pada kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Ia mengungkapkan hal tersebut dalam dialog publik yang bertajuk 'Executive Education Program for Young Political Leaders: Transformasi Digital yang Inklusif'.

“Presidensi G20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” ujarnya di agenda yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (24/1).

Menurut Menkominfo, Indonesia bakal memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk tanah air dan negara-negara berkembang. “Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia,” tuturnya.

Ia menyebutkan bahwa sebagai pengampu pembahasan isu digital dalam Presidensi G20 tahun ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo membawa tiga isu prioritas pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang aman. “Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” ucapnya.

Dari segi bisnis, lanjut Johnny, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 untuk mewujudkan fair level of playing field sebagai sebuah tujuan bersama karena lanskap digital saat ini masih belum berimbang. “Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital,” ungkapnya.

Kemudian, pemerintah mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. “Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” tegasnya.

Ia memaparkan, Indonesia kini sedang menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy untuk meningkatkan literasi dan ketrampilan digital. “Sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat kita jadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” paparnya.

Sementara itu, dalam isu proritas DEWG ketiga, Menkominfo menyatakan pemerintah bakal terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Johnny menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional.

“Di level internasional, digital economy working group menjadikan diskusi dan potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional,” kata Johnny.

Pada level nasional, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya. “Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan,” ujarnya.

Selain Menkominfo, dialog publik juga dihadiri pembicara yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Wakil Ketua Golkar Institute, Rizal Mallarangeng; Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid; Executive Co-Chair, Yose Rizal Damuri; serta Co-Founder East Ventures, Willson Cuaca. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News