Protes Soal Penghapusan Pupuk Subsidi, Ribuan Petani Tambak di Lamongan Demo Kantor Pemkab dan DPRD

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Ribuan petani tambak di Kabupaten Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, Rabu (2/2). Mereka memprotes terbitnya Permentan Nomor 49 Tahun 2020 yang menghapus pupuk bersubsidi bagi petani tambak.

Selama berunjuk rasa di Gedung DPRD Lamongan, mereka melakukan orasi secara bergantian. Tidak hanya itu, massa yang sudah panas menuju gedung pemkab dan membawa 8 orang anggota dewan untuk sama-sama berjalan kaki untuk menemui Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Baca Juga: Harga Sembako di Lamongan Diperkirakan Terus Merangkak Naik Jelang Ramadhan

Setibanya di pintu gerbang kantor pemkab, secara bergiliran perwakilan massa ini juga berorasi menyampaikan keluh kesah yang dialami petani tambak di Lamongan terkait jatah pupuk subsidi.

Dalam orasinya, perwakilan massa meminta Bupati Lamongan untuk hadir secara langsung ke tengah-tengah ribuan massa. Meski sempat diwakili Sekda Lamongan Mohammad Nalikan, Asisten 1 Eko Agus Triandono, dan Kepala Dinas Perikanan Yuli Wahyuono. Namun massa menolak perwakilan, dan mendesak bupati agar berbicara langsung menemui mereka.

"Kami tidak ingin perwakilan yang menemui kami, harus Bupati Lamongan sendiri yang langsung menemui kami," ujar koordinator aksi, Yusuf Fadli dalam orasinya.

Baca Juga: Petani di Lamongan Bersuka Cita, Harga Jual Gabah Tinggi pada Musim Panen Kali ini

Bahkan, saat seorang anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Khilmi datang dan hendak menyampaikan sambutannya kepada mereka, justru ribuan massa yang berunjuk rasa menolaknya secara mentah-mentah.

"Anda siapa, anda Khilmi ya. Maaf saya tidak bisa menerima. Anda itu Komisi VI dan anda juga jelas-jelas merangkap sebagai distributor pupuk," bantah Yusuf.

Suasana unjuk rasa ini sempat memanas dan massa hendak merangsek masuk ke Gedung Pemkab Lamongan.

Baca Juga: Yes-Dirham Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Periode 2025-2030

"Kebijakan pemerintah pusat yang menghapus petambak dan penerima pupuk subsidi adalah salah dan tanpa riset, sehingga bakal berdampak buruk bagi petani tambak di Lamongan," teriak Yusuf.

Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana segera tandang dan menemui massa agar menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan tiap kecamatan.

"Sesuai janji saya, bahwa saya akan memfasilitasi aspirasi jenengan sedoyo. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati. Beliau siap menerima aspirasi warga melalui perwakilan petani tambak," kata Miko.

Baca Juga: Polemik Kecurangan Jatah Pupuk Subsidi Petani Desa Mander Tuban Berbuah Mediasi, Ini Hasilnya

Mengetahui hal tersebut, massa akhirnya menyepakati dan bersedia bertemu bupati melalui 10 orang perwakilan petambak tersebut di ruang pertemuan lantai 3, Gedung Pemkab Lamongan. Di ruang tersebut, 10 perwakilan massa itu kemudian secara bergantian menyampaikan aspirasinya ke Bupati Yuhronur

"Apa yang jenengan sampaikan, saya sudah menangkap apa yang menjadi aspirasi petambak sekalian," ucap Yuhronur di hadapan perwakilan petani tambak.

Baca Juga: Kios Pupuk Subsidi di Desa Mander Tuban Diduga Tak Bagikan Jatah ke Petani Selama 13 Tahun

Dalam kesempatan tersebut, Yuhronur mengaku bahwa sejak November 2021 pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan berulang kali mengirim surat ke Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu.

Dalam waktu yang sama, Yuhronur juga langsung menghubungi Dirjen Perikanan Budidaya KKP via seluler. Sehingga Dirjen juga secara langsung memberi penjelasan kepada perwakilan massa yang hadir di ruang pertemuan tersebut.

Dirjen Perikanan itu menyampaikan, jika pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya dengan pihak terkait. Ia menyebut, sudah berkoordinasi baik secara informal maupun non formal,

Baca Juga: DPRD Lamongan Umumkan Pengusulan Penetapan Kepala Daerah Terpilih Periode 2025-2030

"Kami juga menyampaikan tentang keluh kesah para petambak budi daya agar bisa mendapatkan alokasi jatah pupuk bersubsidi, bukan hanya untuk yang di Lamongan, namun juga dari petambak yang dari beberapa daerah lainnya," paparnya.

Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan massa, Bupati Yuhronur langsung menemui ribuan massa yang sudah menunggu di halaman Gedung Pemkab Lamongan, sekaligus menyampaikan hasil pertemuannya.

"Tadi kami sudah bicara dengan Pak Dirjen langsung. Nanti kita sama-sama ke Jakarta, baik ke DPR maupun Dirjen. Supaya aspirasi ini diperkuat lagi. Sehingga tahun depan petani tambak Lamongan tetap dapat pupuk subsidi," terangnya.

Baca Juga: Bupati Lamongan Teken MoU dengan Kejaksaan soal Bidang Hukum Perdata

Setelah mendapatkan penjelasan dari bupati, massa yang melakukan unjuk rasa kemudian membubarkan diri secara teratur.

Sebagai informasi, unjuk rasa kali ini melibatkan petani tambak dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Karangbinangun 420 orang, Deket 750 orang, Turi 1.000 orang, Glagah 500 orang, Kalitengah 2.000 orang, Kecamatan Lamongan Kota 100 orang, Karanggeneng 250 orang, dan Sukodadi 200 orang. (qom/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News