Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mochamad Machmud (bertopi).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, menyayangkan pemangkasan ribuan kader kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini menjadi persoalan serius dan harus dituntaskan.
"Ribuan kader dikurangi, padahal selama ini para kader ini dipuja-puja, mereka ini kerjanya multi-fungsi, dari ngurusi jalan rusak harus laporan, orang meninggal, rumah tangga tidak harmonis, mereka diminta untuk menangani, ini kan kerja yang luar biasa, kerja pemkot saja tidak segitunya," ujarnya, Senin (28/2).
Baca Juga: Wali Kota Eri Sebut HGB 656 Hektare Bukan di Perairan Surabaya, Walhi Jatim Curiga soal ini
Bahkan, kata Machmud, peningkatan honor yang telah disepakati Pemkot Surabaya dari Rp28 ribu menjadi Rp400 ribu itu merupakan sesuatu yang fantastis. Kenaikan ini tak hanya untuk kader kesehatan, namun juga lansia, modin, RT, RW, dan LKMK.
"Secara kasat mata, dalam hitung-hitungan sederhana saya, total mencapai Rp554,8 miliar. Bagi kami tidak masalah, saya setuju karena untuk kader. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba semua dipangkas. Bukan nominal honornya yang dikurangi tapi jumlah kadernya yang dikurangi, ini yang menjadi masalah," paparnya.
"Saya menduga ini dilakukan karena menjadi beban yang berat bagi pemkot, apa yang diucap wali kota tidak sesuai kenyataannya, tidak mencapai target pendapatan pemkot yang seperti diharapkan," tuturnya menambahkan.
Baca Juga: Dihadiri Wali Kota dan Kapolrestabes, PCNU Surabaya Gelar Doa Bersama Jelang Harlah ke-102
Ia menilai, perlu adanya transparansi anggaran. Machmud meminta sekaligus berharap agar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk tetap fokus dan tidak perlu panik.
"Pak Eri tenang saja, menarik nafas dalam-dalam, biar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Kalau jadinya seperti ini menjadi gejolak di lapangan," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya itu.
Dalam waktu dekat, ia akan mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam melakukan estimasi penganggaran saat rapat badan anggaran di DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: Fasum dan Taman Rusak, Wali Kota Surabaya Geram, Lapor Polisi dan Minta Komdigi Blokir Apk Jagat
"Nanti akan kami tanya di rapat banggar, karena ini lembaga politik. Ada apa ini kok semua ini bisa terjadi? Kenapa kok tidak diestimasi dengan baik? Saya hanya menduga kader dikorbankan, semoga dugaan saya salah," pungkasnya. (nng/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
