Muraji, Kabag BPJP Kota Mojokerto.
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Adanya poyek gagal di Kota Mojokerto tahun 2021 lalu jadi catatan dewan. Hal ini lantas disikapi oleh Komisi I DPRD setempat dengan melakukan kunjungan kerja ke dua instansi teknis Pemkot Mojokerto, Senin (11/04/2022).
Kedua instansi yang mendapat kunjungan dari segenap anggota komisi I tersebut yakni Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pembangunan (BPJP) dan Bagian Pemerintahan Pemkot Mojokerto.
Baca Juga: Berpihak Pada Kemajuan Daerah, Pj Wali Kota Mojokerto Apresiasi 3 Raperda Inisiatif Dewan
"Kami nggak mau prosesnya itu seperti tahun kemarin, cepat, terus pekerjaannya juga cepat," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Choiroiyaroh ditemui usai kunker di BPJP.
Sementara itu, Febriana Meldyawati, anggota komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan menambahkan tujuan digelarnya sidak ke dua instansi tersebut.
"Inti dari kunjungan kami ke BPJP dan bagian pemerintahan adalah untuk mendorong agar proses lelang dipercepat. Tujuannya agar pekerjaan fisik bisa dilaksanakan lebih awal dan tidak berlarut-larut seperti tahun kemarin," jelasnya.
Baca Juga: Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto: Hadi Fokus RAPBD 2025, Arie Pastikan Tak Ada Proyek Mangkrak
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku prihatin dengan adanya proyek yang tak selesai. "Tahun lalu ada proyek yang tak selesai karena ditinggal kabur oleh pelaksananya, seperti alun-alun. Itu sangat tidak kita inginkan terjadi tahun ini," sesal Febrina.
Di BPJP, kehadiran para anggota komisi I tersebut ditemui langsung oleh kepala BPJP, Muraji. Pertemuan tertutup di ruang kerja Bagian Sekretariat Pemkot Mojokerto itu berlangsung sekitar 1 jam mulai pukul 10.00 WIB.
Muraji sendiri, usai menerima para wakil rakyat mengatakan pihaknya telah menempuh sejumlah langkah strategis untuk mempercepat masuknya dokumen lelang dari instansi teknis.
Baca Juga: Terganggu Penutupan Jalan, Warga Sentanan Desak Pemkot Mojokerto Pindah Kampung Pecinan
"Progres pengajuan lelang di kota itu bagus. Biasanya kan antara Mei-Juni, sekarang maju awal. Januari, kita sudah mengajari satker teknis untuk memasukkan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup). Sehingga awal Maret dokumen sudah mulai masuk. Terutama proyek-proyek gajah," paparnya panjang lebar.
Mantan sekretaris DPUPR tersebut mengungkapkan penerapan skala prioritas proyek. "Kenapa proyek gajah harus lebih awal, karena waktunya panjang. Beda dengan proyek kecil-kecil," ujarnya.
Agar program lelang dini ini lebih efektif, BPJP tiap bulan menggelar rapat evaluasi. "Setiap bulan kita evaluasi, kita mesti mengingatkan instansi teknis agar tidak molor," imbuhnya.
Baca Juga: Siapkan Situs Alternatif, Disdikbud Kota Mojokerto Berharap Tak Ada Kendala Internet Selama PPDB
Sampai awal April, pihak BPJP sudah berhasil melelang proyek prestius pelebaran Jalan Empunala senilai Rp 101 miliar. "Yang sudah lelang Jalan Empunala. Lainnya proses perencanaan. Target lelang akhir Juni nanti. Kendala biasanya revisi dokumen perencanaan dari instansi teknis," tuturnya.
Tahun ini, Pemkot Mojokerto bakal menggelar sepuluh proyek prioritas. Kesepuluh proyek tersebut yakni pelebaran Jalan Empunala sepanjang 2 km dengan nilai proyek Rp101 miliar, pembangunan sky walk Rp10 miliar, lanjutan gedung dewan Rp10 miliar, dan saluran air Surodinawan Rp4 miliar.
Lantas pembangunan pasar tematik Rp4 miliar, rehab trotoar alun-alun Rp3,6 miliar, pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedundung Rp3,4 miliar. Juga, pembangunan saluran air di Kelurahan Wates Rp3,2 miliar, pembangunan pasar hewan Rp3 miliar, dan pembangunan lanjutan tugu alun-alun Rp2,8 miliar. (yep/rev)
Baca Juga: Pastikan Hasil Maksimal, Pj Wali Kota Mojokerto Sidak Proyek Strategis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
