Tokoh politik di Kabupaten Probolinggo saat berkumpul dan menyepakati era baru.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Sejumlah tokoh politik yang tergabung dalam grup WhatsApp Kabar Probolinggo menyepakati adanya gerakan moral Era Baru di Kabupaten Probolinggo. Bincang harapan itu terjadi saat dialog buka bersama di Cafe De Roots, Jalan Raya Karang Pranti, Pajarakan, Minggu (24/4/2022) lalu.
"Kasus OTT di Kabupaten Probolinggo, sudah harus menjadi pelajaran bersama. Ke depan harus tercipta good govermance dan pola pemerintahan yang tidak oligarkis, tapi demokratis," ujar politikus PKB, Gus Fanani Zain, melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Rabu (27/4/2022).
BACA JUGA:
"Kita jangan lagi bernostalgia dengan kekuasaan sebelumnya. Mesti tercipta situasi politik pemerintahan baru. Meskipun secara personal diisi orang lama, tapi konsep dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, wajib memiliki pendekatan orientasi baru dan gagasan baru. Ingat, kita termiskin peringkat lima besar dari bawah se Jawa Timur," ucap mantan Ketua GP Ansor, Muchlis, menimpali pernyataan Gus Fanani.
Ketua LSM Gajah Mada, M Khairi, menyebut saat ini terjadi kekosongan pemerintahan karena hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) bupati.
"Ini seperti hutan rimba, siapa penguasa sebenarnya paska OTT, ini masih mengambang. Nah, sisa waktu ke depan ini jika Plt Bupati sudah definitif, maka jangan lagi ada praktik kolusi korupsi dan nepotisme. Semua wajib diisi dengan hal baru, pola pikir baru dan integritas baru," tuturnya.
Sedangkan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo, HM Zubaedi, memiliki gagasan. Ia menuturkan, eksekutif nantinya harus meningkatkan profesionalisme.
"Konsep Era Baru ini menarik. Kita lupakan yang sudah berlalu, tanpa harus menjelekkan. Kita ambil baiknya dan kita buang jauh buruknya. Jadi kita bersama sama menuju masa depan sebuah Era Baru yang lebih baik," tutur Zubaedi.
Sementara itu, acara buka bersama juga dihadiri sejumlah aktivis, mulai dari LSM, media massa, praktisi kesehatan, pengusaha, tokoh masyarakat, di antaranya anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Golkar, Wahid Nurrahman; dari Fraksi PPP, Slamet Riyadi; Ketua Poktan Red, Hamdalah Atiq Ali Rahbini; dan anggota DPRD Jatim, Kang Mahdi.
Eks Bupati Probolinggo, Tantriana Sari, bersama Suaminya, Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR RI Fraksi Nasdem di OTT KPK beberapa waktu lalu terkait dugaan kasus jual beli jabatan Pj Kades di Kabupaten Probolinggo. Keduanya, saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara. (ndi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BANGSAONLINE VIDEO
