Bupati Kediri Ingatkan Jajarannya Memahami Tanggung Jawab

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengingatkan jajarannya untuk memahami tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Dhito meminta setiap persoalan yang muncul bisa dikomunikasikan supaya segera dicarikan solusi, terutama yang berkaitan erat dengan program prioritas.

Ia mengungkapkan hal tersebut dalam giat silaturahmi dan halal bihalal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kamis (12/5/2022) malam. Agenda itu dihadiri seluruh kepala dinas dan camat di Kabupaten Kediri.

Dhito berharap, setiap kepala dinas bisa secara rutin mau melaporkan kendala yang dihadapi. Begitu pula camat, mereka diharapkan rutin melaporkan persoalan yang ada di wilayahnya.

"Jadi pola kerja bottom up, bagaimana saya tahu persoalan dari bawah datang ke atas," ujar Putra Menseskab Pramono Anung itu.

Termasuk dalam proses penganggaran, setiap kepala dinas juga diminta untuk belanja masalah di setiap dinasnya masing-masing. Ia ingin, setiap persoalan yang ada dapat cepat terselesaikan.

"PUPR, perkim dan pertanian jelas harus bekerja paling keras, karena program prioritas saya ada di sana," tuturnya.

Selain itu, Dhito menyoroti dinas lingkungan hidup (DLH) yang dinilai mengemban tugas utama menata wajah Kabupaten Kediri dan menjadikan masyarakat dari luar daerah mau datang. Terutama, menghadapi keberadaan bandara yang rencananya mulai beroperasional pertengahan 2023 mendatang.

"Jadi nanti dinas LH sebagai jendelanya (Kabupaten Kediri), tolong nanti belanja kebutuhan, untuk dicatat kebutuhannya apa saja, berapa anggarannya jadinya nanti seperti apa," katanya.

Tak terkecuali bidang pariwisata. Adanya bandara diharapkan dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud) melakukan inovasi untuk memajukan pariwisata sehingga memiliki daya saing dengan kabupaten/kota lain.

Dhito turut mengingatkan badan kepegawaian daerah (BKD) terkait Panji Corpu untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu ingin program ini bisa diimplementasikan dan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.

"Reformasi birokrasi juga tolong untuk ditingkatkan," tegasnya.

Dhito pun meminta para camat untuk memperhatikan persoalan di daerahnya masing-masing. Seperti keberadaan tambang pasir ilegal, maupun kandang ayam yang bermasalah.

"Tanpa Bapak Ibu sadari pesannya masuk kepada saya. Saya itu dapat aduan banyak banget terkait hal itu. Kalau ilegal apakah ditutup tidak, tidak ditutup boleh beroperasi cuman dilegalkan," ungkapnya.

Khusus tambang pasir, hal itu menjadi perhatian karena jalan-jalan terutama di jalur tambang selama ini kondisinya banyak mengalami kerusakan. Ketika perusahaan tambang mengantongi izin, diharapkan dapat ikut bertanggung jawab membantu perbaikan.

"Kenapa harus legal supaya kita bisa ambil TJSLP-nya atau CSR-nya. Jadi bapak ibu camat, kepala bagian perekonomian tugasnya untuk menyelesaikan tambang pasir," pungkasnya. (kominfo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News