SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke beberapa pasar yang ada di Surabaya pada Minggu (21/8/2022) siang mengalami sedikit gejolak dari perwakilan warga Jl. Kertajaya dan Jl. Pucang Anom. Keributan kecil yang terjadi antara 10 perwakilan warga dengan pihak BPBD Kota Surabaya dan Sat Intelkam Polrestabes Surabaya terjadi pada pukul 12.30 WIB.
Selama keributan yang terjadi di Pasar Pucang Anom berhasil terekam video berdurasi 30 detik yang diambil oleh salah satu warga. Di dalam video itu terdapat spanduk bertuliskan penolakan Surat Ijo yang terpasang di tangga Pasar Tradisional Pucang Anom menuju lantai dua.
Baca Juga: Dampingi Kapolri dan Panglima TNI, Pj Adhy Tinjau Persiapan Natal 2024 di Gereja Bethany Surabaya
Pemberedelan spanduk yang dilakukan petugas Sat Intelkam Polrestabes Surabaya menuai perlawanan dari warga, sehingga tarik-menarik tidak terelakkan.
Dengan peristiwa tersebut, Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya AKBP Edi Hartono angkat bicara melalui telepon memberikan keterangan bahwa alasan spanduk yang terpasang di tangga Pasar Pucang Anom tersebut tidak sah.
“Kita amankan spanduk dan 10 orang, karena dari 10 orang tersebut melakukan protes dengan pemasangan spanduk tidak melalui paguyuban dan mereka personel masing-masing,” ujarnya, Minggu (21/8/2022).
Baca Juga: Pengamanan Nataru, Polda Jatim Kerahkan Ribuan Personel di Operasi Lilin Semeru 2024
Ditambahkan oleh AKBP Edi tentang spanduk yang dipasang oleh warga berisikan penolakan rumahnya menjadi Surat Ijo, para warga mengajukan agar surat-surat tanahnya menjadi sertifikat.
Ia menuturkan, tentang 10 orang yang diamankan dan akan didata identitasnya. “Selama pemeriksaan nanti kita akan melakukan pendataan. Sedangkan sanksi tidak kita berikan,“ tutupnya.
Secara terpisah juga diutarakan oleh Ridwan selaku Kaban BPBD Kota Surabaya tentang pemasangan spanduk penolakan Surat Ijo kurang tepat sasaran.
Baca Juga: PT KAI Daop 8 Surabaya Catat Ada 6 KA Favorit dengan Okupansi Tinggi di Libur Nataru 2025
“Tentang spanduk itu kurang tepat karena selain tidak ada koordinasi antara paguyuban warga, juga mengganggu kunjungan Presiden RI. Dari letak tanah yang dituntut warga masih ada sedikit permasalahan. Karena dengan adanya protes tersebut merasa ada gangguan, sehingga petugas BPBD melakukan pemberedelan spanduk,” ujarnya, Minggu (21/8/2022). (yan/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News