Menurut dia, DPRD diundang Pemkab Situbondo untuk membahas dana PEN. “DPRD telah diundang oleh Pemkab bersama dengan Forkopimda, semuanya hadir. Ada pak Kapolres, pak Dandim, saya hadir diperintah ketua Dewan yang berhalangan saat itu pada video conference penandatanganan MOU pinjaman dana PEN antara Pemkab dan PT SMI bertempat di Intelegence Room lantai II kantor Pemkab,” ungkap Abdurrahman
Ketika ditanya mengapa MOU itu tidak diserahkan kepada DPRD hingga saat ini. Ia berdalih soal miskomunikasi saja.
“Tidak diberikan itu persoalan komunikasi saja, tingggal duduk bersama. Toh tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada DPRD,” kata Abdurrahman
Benarkah ada miskomunikasi antara DPRD dan Bupati? Abdurrahman menjelaskan, “DPRD ini kan lembaga politik, ada fraksi pendukung, ada fraksi oposisi. Kalau kita mau baik-baik tentu kita sama-sama baik. Faktanya selama ini, kadang kita ada mis karena memang berbeda pendapat. Itu kan lumrah, biasa. Asalkan itu tidak dijadikan bahan untuk menjatuhkan. Coba baca berita-berita, kalau ada kelemahan bupati, menjatuhkan sifatnya bukan? tidak dinamis lagi, bukan membangun lagi. Tiktok contohnya, ada akun Situbondo progresif baca atau dengarkan, tidak ada satupun isinya yang objektif menilai bupati,” kata Abdurrahman.
