Hj Anik Maslachah, S.Pd, M.Si, Wakil Ketua DPRD Jatim. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Apa yang dikhawatirkan masyarakat terjadi juga. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022. Pertalite dari harga Rp7.650, kini menjadi Rp10.000. Sedangkan Solar dari harga Rp5.150, kini Rp6.800. Sementara Pertamax Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM, sehingga harga BBM naik. Pasalnya, keputusan tersebut akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan hidup lainnya, serta memicu inflasi.
BACA JUGA:
- Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi Antaralumni dengan Almamater, IKA Unair Australia Diresmikan
- PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Difungsikan Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- Pj Gubernur Adhy Berharap Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik Bisa ke Kancah Internasional
- 31,3 Juta Pemudik Masuk Jatim, Khofifah: Tuntaskan Rasa Rindu dengan Berwisata dan Kuliner
"Kenaikan BBM ini tentu memukul perekonomian masyarakat yang mulai bangkit pasca 2 tahun lebih pandemi. Karena itu pemerintah harus segera meluncurkan bantalan sosial, untuk mengurangi dampak sosial dari kenaikan harga BBM," tegas Anik, Ahad (04/09/2022).
Ia mengatakan, pemerintah pusat harus segera merealisasikan program bantalan sosial yang mereka janjikan. Yakni, tiga bantalan sosial yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah.
Kemudian, subsidi upah kepada 16 juta pekerja dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.
"Bantalan sosial itu harus segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak pada kenaikan harga BBM. Jangan terlalu lama agar masyarakat bisa survive," ujar Tokoh Nahdliyin Inspiratif 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini.
Sekretaris DPW PKB Jatim itu berharap pemerintah segera membuat kebijakan pro rakyat terhadap ekonomi mikro. Di antaranya, anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah.
Anik menilai kebijakan anggaran subsidi tersebut penting guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM.
"PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," pungkas alumni pascasarjana Unair ini. (mdr/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
