Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan arahan dalam Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak bupati/wali kota beserta jajaran forkopimda se-Jatim meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana di tengah dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi.
Ia menegaskan, membangun kewaspadaan, melakukan mitigasi, dan antisipasi bencana merupakan langkah penting untuk meminimalisir risiko dampak bencana.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Peribadatan
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah Optimis Prabowo-Gibran Menang
- Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Khadijah, Khofifah Banggakan 2 Hal ini
Pesan itu disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim yang dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Timur. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di BPSDM Provinsi Jatim Jalan Balongsari Tama Surabaya, Rabu (2/11).
“Dalam rakor kali ini, kami mencari solusi komperehensif, utamanya terkait penanganan bencana di saat cuaca ekstrem yang diikuti hidrometeorologi. Yang mana kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang, longsor, tanah bergerak, serta angin puting beliung,” tandas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu.
Menurut Mantan Menteri Sosial ini, mengingatkan pentingnya paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif. Sebab hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
“Kesiapsiagaan, pencegahan, dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus kita terapkan. Untuk itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak,” katanya.
Ke depan, lanjut Khofifah, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penangulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif.
Untuk itu, berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisir risiko bencana, Khofifah menekankan pemda untuk aktif update informasi potensi dan risiko bencana di wilayahnya.
Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.
Selanjutnya, pemda diarahkan untuk memetakan potensi bencana dengan melakukan langkah-langkah preventif - mitigatif. Mulai dari mengecek aliran sungai atau irigasi, membersihkan sampah di aliran air sungai, melakukan pengerukan di titik sungai yang mengalami pendangkalan, sampai memastikan pintu air berfungsi dengan baik.
“Kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah daerah akan memberikan percepatan perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana. Oleh sebab itu, penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Tidak cukup itu, Khofifah berharap bupati maupun wali kota bersama forkopimda turun langsung bersama camat dan forkopimcam serta kepala desa/lurah dalam memantau upaya antisipatif dan mitigatif di wilayahnya masing- masing. Seperti mengecek volume air sungai, sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk mengecek kondisi pintu air.
