Berikut Pandangan Umum 7 Fraksi di DPRD Lamongan soal Raperda APBD 2023

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 7 fraksi di DPRD Lamongan menyampaikan pandangan umum terkait nota keuangan Raperda APBD 2023 yang telah disampaikan pada rapat paripurna sehari sebelumnya, Rabu (2/11/2022). Sejumlah fraksi itu antara lain PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia, dan Gerindra.

Agenda bertajuk rencana kerja pembangunan, yakni 'Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’. Rancangan APBD tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, juga mengatasi dampak inflasi, di mana pendapatan daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp3,1 triliun, mengalami peningkatan 2 persen yakni Rp72,8 milyar dari tahun 2022.

Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK

Menanggapi hal itu, 7 fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemkab Lamongan. Di antara saran yang disampaikan yakni usulan Fraksi PKB soal pupuk dan wabah tikus yang dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada dinas pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.

Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi Demokrat juga memberi saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melakukan asesmen dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan, juga pembinaan keterampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai, dan saluran drainase.

"Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat. Kami menyarankan untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai, dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas," kata Sri Setyowati perwakilan Fraksi Demokrat.

Baca Juga: Kepala DPMD Lamongan Sebut Keberadaan BUMDes Harus Libatkan Tokoh dan Masyarakat

Fraksi Golkar berharap, APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI, dan PDIP yang mengharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan," harap Moch. Dachlan menyampaikan pandangan umum fraksi PNRI (Persatuan Nasional Rakyat Indonesia).

Baca Juga: Pimpin Apel Peringatan HSN 2024, Plh Bupati Lamongan Ajak Santri Warisi Nilai-Nilai Luhur

Menanggapi hal tersebut, ditemui seusai rapat Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berterima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi. 

"Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, InsyaAllah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023," paparnya.

Dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp3,06 triliun, sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp60 miliar. 

Baca Juga: Ultraman Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Kekeringan di Lamongan

Untuk penyeimbangan dari surplus yang terjadi, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol. (qom/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News