Agustin Poliana, ketua komisi D DPRD Surabaya saat hearing kemarin. foto: maulana/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Surabaya bersikeras menentang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang berencana akan melakukan pembangunan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) seluas 500 meter persegi di lahan SMK Negeri 5 Surabaya. Pembangunan yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2015 ini, selain mendapat penolakan dari dewan, pihak sekolah sendiri pun juga tidak setuju dengan pembangunan ini.
Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Surabaya, Tatik Kustini mengatakan, sebelumnya dirinya memang sudah diajak rapat sampai dua kali dengan dinas terkait untuk menyampaikan bahwa sebagian lahan SMK 5 tersebut akan dijadikan sentra PKL seluas 200 meter persegi. Namun, disaat rapat kedua, Dinas PU Cipta Karya (PUCK) mengatakan lahan SMK 5 akan diambil seluas 500 meter persegi, alasannya untuk perluasan lahan parkir.
Baca Juga: Urbaning for Center Studies Gelar Diskusi Bareng Anggota Dewan
"Ini yang membuat saya kecewa, kok malah melebar, dari 200 menjadi 500 meter persegi. Maka dari itu kami akan mengirim surat kepada ibu Wali Kota (Tri Rismaharini), untuk memohon agar pembangunan ini dilakukan peninjauan kembali, karena lahan itu adalah lahan untuk olaharaga siswa-siswi kami, untuk bermain volly dan basket," katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana menilai pembangunan ini sangat cenderung dipaksakan. Sebab, pembangunan ini sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak, namun masih tetap akan dialaksanakan. Dirinya menghimbau kepada pemkot Surabaya agar pembangunan ini segera ditinjau ulang agar tidak merugikan pihak manapun.
"Pokoknya kami (komisi D) menolak pembangunan ini. Sekarang mana ada lahan sekolahan mau dijadikan tempat PKL, kalau memang ada sekolahan yang dibuat PKL saya ingin tahu sekolahan mana, karena selama ini memang belum ada," ungkapnya, dengan sedikit nada keras.
Baca Juga: PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Ning Ais: Prabowo Orang Paling Ikhlas untuk Rakyat Indonesia
Lebih lanjut, politisi asal fraksi PDIP tersebut, juga mempertanyakan apakah dalam pembangunan tersebut pemkot Surabaya sudah berpikir untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekolahan itu jika sebagian lahanya akan dijadikan sentra PKL. Pasalnya, setiap sekolahan harus menyediakan RTH untuk mengurangi polusi udara.
"Jadi sekali lagi saya tekankan, penolakan ini bukan atas dasar menolak, tapi memang ada alasan-alasan yang karena sangat merugikan pihak sekolah. Dan juga di dalam sekolah itu kan seharusnya juga butuh RTH, apakah hal itu juga masuk dalam pembangunan ini. Karena RTH ini juga sangat penting untuk di sekolahan," tegasnya.
Hal senada dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha yang ikut dalam hearing tersebut. Politisi asal fraksi PKB ini juga berharap pemkot segera kaji ulang pembangunan ini agar tidak terjadi polemik berkepanjangan. Dirinya juga berpesan kepada kepala sekolah agar tidak takut menghadapi pemkot, terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya, M.Ikhsan.
Baca Juga: Bang Udin, Pemuda Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin
"Memang situasi ini sangat sulit bagi sampean (kepsek SMKN 5). Sampean ingin mempertahankan sekolah, tapi di sisi lain sampean bekerja di bawah perintah dinas pendidikan. Saya minta tolong untuk pemerintah kota agar mencari lahan untuk PKL selain di sekolahan, karena hal itu bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa," pintanya.(lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
