NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Kepala Desa Duren Kecamatan Sawahan, JR dilaporkan oleh sejumlah warga desa setempat, ke Mapolres Nganjuk, kemarin (19/5). Laporan terkait dugaan pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Sejumlah warga desa Duren memilih melapor ke kepolisian setelah tak mendapat titik temu terkait dugaan pemotongan dana PSKS yang semula berdalih untuk pemerataan, karena ada warga yang tidak terdata dan tidak menerima dana PKS.
Baca Juga: Kades Duren Nganjuk Resmi Dilaporkan ke Polres Nganjuk terkait Pemotongan PSKS
“Sebenarnya sebelum kami melakukan upaya hukum ini, kami sudah komunikasi dengan yang bersangkutan. Tetapi karena hasilnya nihil, maka langkah terakhir kami ke jalur hukum,” cetus Paniran, perangkat desa setempat.
Kata dia, dugaan pemotongan itu terjadi ketika 651 warga Desa Duren penerima dana PSKS yang saat itu masing-masing menerima Rp 600 ribu. Namun dari jumlah itu warga tidak menerima penuh melainkan dikurangi Rp 200 ribu. “Jadi begitu menerima, langsung dipotong oleh Ketua RT Rp 200 ribu di belakang balai desa,” ungkapnya.
Uang hasil potongan itu, lanjut Poniran, oleh ketua RT lalu diserahkan ke dirinya untuk dibagikan kepada 1212 KK yang tidak menerima. Namun dia menolak karena dia ragu apakah kebijakan itu menyalahi aturan apa tidak. Karena Poniran menolak, uang itu lalu diserahkan ke kades melalui perangkat desa.
Baca Juga: Tak Diberi PSKS, Warga Miskin Malah Disogok
Uang lalu dibagikan ke 1212 KK dengan rincian masing-masing mendapat Rp 70.000. “Dari uang Rp 70 ribu masih dipotong Rp 5 ribu untuk membeli gambar presiden,” imbuh Paniran yang mengadu ke kepolisian bersama empat warga lainnya. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Hendra Krisnawan mengatakan, telah menerima pengaduan dari sejumlah perwakilan warga tersebut. Memang betul ada yang membaut aduan tadi, saat ini anggota masih melakukan pendalaman,” terangnya. (dit/sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
