![Pengetatan Tamu ke Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Para Aktivis Curiga Ada Transaksi Konspiratif Pengetatan Tamu ke Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Para Aktivis Curiga Ada Transaksi Konspiratif](/images/uploads/berita/700/486ac37669ba18d691c830b6a181f951.jpg)
Menurutnya, publik patut curiga jika gedung dewan sulit diakses. Publik pun patut khawatir jika hal itu akan menyebabkan pembahasan kebijakan-kebijakan menjadi transaksional, konspiratif, dan tidak memprioritasjan kepentingan publik.
"Jika manajemen perkantoran DPRD tetap tertutup dan cenderung birokratis, maka kami LSM Pusaka akan meminta dokumen terkait keuangan dan kegiatan DPRD secara resmi sebagaimana diatur dalam UU keterbukaan informasi publik," jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ismail Makky, Ketua LSM Format. Ia meminta kebijakan pengetatan terhadap tamu yang datang ke gedung dewan dilakukan evaluasi agar tidak menumbulkan kegaduhan serta keresahan masyarakat.
"Kalau gedung dewan yang notabene adalah ruang tempat mengadu sudah dibatasi untuk publik yang tidak menguntungkan dengan dalil untuk kenyamanan tamu, di mana rakyat harus mencari tempat untuk mengadu," terangnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan M. Sudiono Fauzan saat dikonfirmasi menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi tamu yang berkunjung ke DPRD. Ia mengakui pemberlakuan kebijakan itu banyak menimbulkan tudingan miring, baik dari para aktivis maupun wartawan.
"Kita akan evaluasi kalau memang ada yang keberatan, karena konsep awalnya hanya untuk memberikan kenyamanan bagi tamu saja," jelasnya singkat. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News