Suasana demo di UPT Bina Marga Jatim di Pamekasan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Front Massa Aksi (Famas) dan Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) Pamekasan menggelar demo di Kantor UPT Bina Marga Jatim, Kamis (9/2/2023).
Mereka menuntut pihak terkait untuk bertanggung jawab dan turun langsung ke lapangan dengan banyaknya dugaan proyek pokmas yang tidak sesuai, bahkan fiktif serta adanya jual beli proyek di Bumi Gerbang Salam.
Suja'i dan Abdus Salam Marhaen sebagai korlap aksi meminta UTP Bina Marga Jatim untuk membuka kembali laporan pertanggungjawaban realisasi Pokmas 2021-2022 yang menjadi pengawasannya.
"Sesuai dengan amanat undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UPT Bina Marga Jatim mau dengan suka rela menyerahkan kepada kami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi Pokmas 2021-2022 untuk kemudian akan kami serahkan kepada KPK untuk diaudit kembali," ujarnya.
"Nantinya secara terbuka dan profesional UPT Bina Marga Jatim bersama-sama dengan kami untuk kemudian mendukung kinerja KPK saat ini untuk mengungkap kompromi jahat korupsi dana hibah provinsi yang melibatkan beberapa orang anggota DPRD Jawa Timur," imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan dari UPT Bina Marga Jatim mengatakan bahwa pertanggungjawaban pengawasan dana hibah pokmas ada di kepala desa. Sedangkan tupoksi UPT Bina Marga Jatim hanya sebatas verifikasi NPHD yg diajukan oleh pokmas.
"Jujur kecewa dengan tindakan lempar tanggung jawab yang dilakukan UPT Bina Marga Jatim, saya anggap sebagai bagian dari keikutsertaan mereka untuk memuluskan kejahatan korupsi. Kami akan mendatangi KPK untuk menindaklanjuti aksi hari ini, karena sudah ada catatan nama-nama koordinator pokmas yang akan kami ajukan kepada KPK untuk diperiksa," kata Marhaen. (dim/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
