ilustrasi. Munas di Kempek Cirebon Jawa Barat. Foto: santrinews.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Para aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Santri untuk Muktamar Bersih (ASUMSI) mengingatkan panitia Muktamar NU agar melepas kepentingannya dalam menjalankan tugas.
Kordinator Asumsi, M Yunus Zainal mengungkapkan bahwa munculnya pro-kontra sekarang ini tak lepas dari tarik-menarik kepentingan. Ia mencontohkan serangan ideologi dan politis untuk kepentingan parpol yang ingin menguasai NU.
BACA JUGA:
- Juga Beredar Surat PBNU Tanda Tangan Tunggal Gus Yahya, Tanpa Rais Aam, untuk Presiden
- Kiai Miftah Bantah Hadang Pesantren Lirboyo Jadi Tuan Rumah Muktamar NU
- Muktamar ke-35 NU: Dari Politik Figur Menuju Politik Gagasan di Tengah Disrupsi Zaman
- Soroti Muktamar ke-35 NU, Poros Muda NU: Harus Lahirkan Pemimpin Baru Sesuai Harapan Warga Nahdliyin
NU, kata dia, organisasi terbesar di dunia, pasti selalu menjadi incaran pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai soal ekonomi berupa money politik dan pemiskinan serta pemerosotan moral perjuangan. "Ideologi NU Ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyah dan penyelamatan politis, serta ekonomi dalam tata kelolah organisasi NU yang sehat mutlak diperlukan," tandasnya.
Yunus juga menyinggung soal pemilihan Rais Aam dalam Muktamar NU ke 33 mendatang. Menurut dia, Rais Am diperlukan figur atau pemimpin yang kuat, mulai jam terbang tinggi di dunia internasional dan memiliki basis pengalaman yang matang dalam hal managerial organisasi NU.
"Saya kira Rais Aam nanti nanti wajib memahami geo-ideologi, geo-politik, geo-ekonomi, berikut jaringan-jaringan pemeran utamanya. Jadi bukan hanya petapa, yang dihormati dan disegani karena keilmuannya," kata dia.
Menurut dia, Rais Aam butuh legitimasi yang kuat dari struktur NU dibawahnya, mulai cabang dan wilayah. Semua harus mengapresiasi sikap sebagian besar pengurus cabang dan wilayah di seluruh Indonesia, yang secara rasional ingin memilih pemimpinnya, baik Rais Am maupun Ketua Umum Tanfidz secara langsung. "Itu semua perwujudan dari penguatan institusi organisasi secara utuh," kata mahasiswa S2 Unair itu.
Yunus berharap, dalam Munas yang akan digelar pada tanggal 14-15 Juni nanti di Jakarta, tidak lagi dijadikan sebagai momentum murahan yang lagi-lagi memaksakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), mengingat sebagian besar cabang dan wilayah sudah menolaknya.
"Jika tetap diterapkan sistem AHWA untuk Rais Aam, akan menimbulkan pertanyaan maksud dan tujuan PBNU. Nah, apakah PBNU dengan kepanitiaan SC yang dipimpin Slamet Efendi Yusuf akan melakukan hal seperti itu?," katanya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




