Wali Kota berusaha meyakinkan bahwa semua sudah terschedule dengan baik. "Jadi gini, semua ada schedulenya. Kalau sekarang baru 30 persen nanti pada triwulan ketiga dan keempat serapan harus 45 persen-55 persen. Demikian berikutnya sampai habis akhir tahun," jawabnya.
Sebelumnya, Ketua ULP Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febriyanto tidak menampik lambannya serapan APBD.
Ia mengungkapkan, lambatnya penawaran pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). "Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30 persen. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang," papar Wiwiet.
Calon Kadisporabudpar ini menandaskan, banyak SKPD yang meleset dalam mempersiapkan dokumen lelangnya. "Umumnya kepala SKPD telah memjadwal proses lelang hanya saja ada yang tidak tepat waktu," kata Wiwiet diplomatis.
Ironisnya, dari 30 persen berkas lelang yang sudah diunggah via website resmi milik pemda setempat belum ada yang menunjukkan penawaran proyek fisik berskala besar. "Untuk lelang fisik itu perencanaan dulu, baru setelah itu fisiknya yang dilelang," kilahnya.
Ia mencontohkan, saat ini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD setempat, perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp 700 juta, perencanaan pembuatan saluran air Jalan Gajahmada-Pahlawan senilai Rp 700 jita dan perencanaan manajemen konstruksi Pulorejo-Blooto Rp 840 juta. (yep/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
