Berikut 4 Poin dari Fraksi Gerindra yang Harus Disikapi Pemkot Pasuruan

Berikut 4 Poin dari Fraksi Gerindra yang Harus Disikapi Pemkot Pasuruan Anggota DPRD Kota Pasuruan dari Fraksi Gerindra, Tutur Anjar Jiwandono.

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna agar Pemkot lebih serius menyikapi program penataan, pengelolaan, dan pembangunan. Hal tersebut dibacakan langsung oleh Tutur Anjar Jiwandono, anggota dewan termuda di Kota .

"Dalam kesempatan ini, Fraksi perlu untuk menyampaikan beberapa catatan yang patut kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini," ujarnya, Sabtu (22/7/2023).

Baca Juga: Warga Pandaan Jadi Korban KDRT WNA Australia, Penasihat Hukum Keluhkan Kinerja Polres Pasuruan

Adapun pesan yang diucapkan yakni, pihaknya mendorong Pemkot melakukan pendataan serta mengkaji ulang pengelolaan aset daerah terkait penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Lalu, ia mempertanyakan progres penyelesaian JLU (jalur lingkar utara).

Menurut dia, Pemkot kurang greget dalam menuntaskan JLU. Padahal, kata Anjar, lintasan itu merupakan infrastruktur yang bisa menopang pendapatan daerah, serta akses vital modal transportasi darat yang menjadi prioritas utama dan pertama, karena JLU sudah terencana dengan sangat lama.

Ia pun berpesan kepada wali kota soal terobosan dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Anjar bertanya "Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kota dalam menangani peningkatan PAD tersebut?," ucapnya.

Baca Juga: Kerahkan Timnya, BHS Yakin Subandi-Mimik Raih 70 Persen

Lalu, Anjar juga memaparkan beberapa hal yang tengah dilakukan pemerintah daerah setempat seperti menaikkan tarif kios dan biaya parkir di pasar yang mencapai 150 persen, tarif sewa kios di stadion yang mencapai 5 kali lipat, tarif parkir berlangganan yang mencapai 200 persen, dan sewa fasilitas sarana olahraga yang mahal.

"Sudah sesuai kah semuanya itu?" katanya.

Kemudian, Tutur menjelaskan bahwa masyarakat baru merasakan geliat kembali roda perekonomiannya pascapandemi, lalu dikejutkan dengan kenaikan retribusi. Hal itu tentu akan berakibat pada ketidakminatan masyarakat terhadap lahan usaha yang ditawarkan Pemkot , selain rentan terjadinya pengerusakan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka

Poin terakhir, Fraksi meminta agar nelayan perlu untuk lebih diperhatikan, seperti bagaimana strategi Pemkot untuk memenuhi kebutuhan solar mereka, juga bagaimana pengawasan hasil laut agar kehidupan nelayan menjadi lebih baik.

Terpenting, lanjut Tutur, pihaknya menyoroti hasil laut saat ini mulai rusak dan penghasilan terus menurun sedangkan TPI/PPI masih belum dioperasikan.

"Mohon tanggapannya soal penanganan kondisi laut saat ini," pungkasnya.

Baca Juga: Persiapan Persekabpas Hadapi Liga Nusantara, Exco PSSI Rapat Bersama Klub Anggota Askab

Sementara itu, Ismail Hasan Marzuki selaku pimpinan sidang menyatakan "Pandangan ini akan dijawab oleh Bapak Wali Kota atau Wakil Wali Kota di segmen paripurna selanjutnya," ucapnya singkat.(afa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Penuhi Air Bersih Warga, Pemdes Krandegan Sukseskan Program SPAM dari PUPR':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO