SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas keuangan Pemprov Jawa Timur menjadi evaluasi bagi Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi perekonomian tersebut memberi catatan merah kepada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai program dan manajemen keuangannya buruk. Tiga SKPD tersebut adalah Biro Sumber Daya Alam (SDA), Biro Perekonomian, dan Dinas Kehutanan Jatim.
Anggota Komisi B DPRD Jatim yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI, Mochammad Fawaid mengatakan,catatan merah tersebut dijadikan rujukan untuk dibahas ke rapat panja. Dalam panja nanti akan dibedah untuk mencari penyebab amburadulnya manajemen keuangan, seperti halnya belanja barang dan jasa.Termasuk kemungkinan adanya kerugian negara.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
"Selain catatan Komisi kita, dalam LHP BPK RI tiga SKPD tersebut sudah masuk catatan BPK karena laporan keuangan yang bermasalah," tutur politisi yang akrab disapa Gus Fawaid itu, Kamis (25/6).
Alumni Magister UGM ini menambahkan, mengingat masa kerja panja hanya 7 hari, maka hasil temuan pembahasan panja, SKPD mitra Komisi B yang diketahui buruk pengelolaan keuangannya akan dibahas lebih mendalam bersama jajaran anggota Komisi B.
Jika evaluasi Komisi B, tiga kepala SKPD dinilai memang tidak mampu mengelola keuangan dan membuat laporan, maka Komisi dapat merekom Gubernur Jatim agar menggantinya. "Kalau Pak Gatot memang mau pensiun per 1 Agustus nanti. Mending kita tunggu sampai pensiun. Kalau lainnya dianggap tidak layak, diganti saja," tandas Presidium KAHMI Jember ini.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Putra Pengasuh Ponpes Al Qodiri Jember, KH Muzaki Syah ini menilai dari tiga SKPD tersebut yang paling buruk, baik program maupun pengelolaan keuangannya adalah Dinas Kehutanan. "Pak Gatot Soebektiono itu lama memimpin Dinas Kehutanan. Tapi tidak ada perubahan. Kami sering marahi ketika hearing tapi tidak ada perbaikan," paparnya.
Tidak ada progresnya program Dinas Kehutanan tersebut dapat dilihat masih banyaknya masyarakat pinggir kehutanan hidup dibawah standar kelayakan.Sementara untuk penyerapan anggarannya sangat rendah.Begitu juga halnya pengelolaan keuangan yang masih buruk. "Untuk besaran serapannya kami lupa," katanya.
Sementara untuk Biro SDA, Fawaid meminta agar Kabiro, Lies Idawati tidak menyalahkan Kepala Biro sebelumnya,Agung Haryanto. Meskipun baru menduduki Kabiro, Fawaid meminta Lies dapat memperbaiki buruknya manajemen keuangan. "Seharusnya Kabiro SDA langsung dapat memperbaiki manajemen keuangannya. Jangan menyalahkan Kabiro sebelumnya," tegas politisi muda Gerindra ini. (mdr/dur)
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
