Jelang Pemilu 2024, PWI Kediri Gelar Dialog Komparatif Bersama Anggota KPU Jawa Timur dan Ahli Pers

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Jelang pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kediri menggelar dialog komparatif dengan tema "Pers Mengawal Pemilu 2024" di Aula Kampus Utama IAIN Kediri, Selasa (14/11/2023).

Dalam dialog komparatif tersebut, PWI Kediri mendatangkan narasumber antara lain, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Pakar Pers Sihono Harto Taruno dengan moderator Prilani, Pakar Komunikasi IAIN Kediri.

Sedangkan undangan yang hadir antara lain, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Arif Setiawan, Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Apip Permana, perwakilan dari Pemkab Kediri, Polres Kediri dan undangan lainnya.

Ketua PWI Kediri, Bambang Iswahyudi, mengatakan, bahwa kegiatan dialog komparatif ini merupakan bagian dari program PWI Kediri. Selain itu, juga merespon banyaknya masukan dari masyarakat terkait peran apa yang bisa dilakukan oleh pers dalam mengawal Pemilu 2024.

"Akhirnya kami menggelar dialog ini dengan para pakar seperti ahli pers, Anggota KPU Jawa Timur dan Ketua PWI Jawa Timur," kata Bambang, Selasa (14/11/2023).

Lutfi Hakim, Ketua PWI Jawa Timur menuturkan, bahwa sebenarnya yang harus dikawal oleh pers itu tidak masalah pemilu saja. Melainkan semua kebijakan yang menyangkut kepentingan umum harus dikawal.

"Saya kira yang kawal oleh pers itu tidak hanya masalah pemilu saja. Tapi semua kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum harus dikawal," katanya.

Khusus untuk pengawalan pemilu, lanjutnya, ini memang sangat penting untuk dilakukan. Karena pemilu merupakan perhelatan besar, maka pers harus kritis dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Pers harus kritis terhadap semua tahapan. Harus kritis memberi koreksi, harapannya semuanya bisa terselenggara dengan benar secara bermartabat, sehingga nanti pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintah yang juga bermartabat," ucapnya.

Menurut Lutfi, dalam pemilu legislatif, mestinya, ada satu lagi tahapan yaitu tahapan untuk memastikan bahwa setiap caleg adalah orang yang benar-benar kredibel, yaitu melalui ukuran semacam sertifikasi.

"Jadi setiap calon yang akan dicalegkan oleh partai politik, sebelum ditetapkan oleh KPU, saya kira perlu ada semacam sertifikasi secara nasional. Penyelenggaranya bisa perguruan tinggi terdekat. Saya kira bila (sertifikasi) ini dilakukan, maka rakyat tidak perlu dirugikan," katanya.

Selama ini, lanjut dia, parpol itu cenderung memilih calon yang kuat logistiknya. Padahal secara kemampuan, tidak memenuhi persyaratan.

Sedangkan, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, menjelaskan bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali pada 2019. Sementara penyelenggaraan pemilihan (pilkada) serentak pertama kali di masa pandemi pada 2020.

Untuk tahapan Pemilu 2024 ini, lanjut Gogot, sudah masuk tahapan pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Gogot berharap, agar semua tahapan Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, maka peran pers dalam mengawal Pemilu 2024 harus diintensifkan. (uji/git).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News