Pj Wali Kota Zanariah saat memaparkan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kota Kediri tahun 2023. Foto: Ist.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Zanariah memaparkan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kota Kediri tahun 2023, Sabtu (18/11/2023).
Paparan itu disampaikan dalam acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 Anugerah Parahita Ekapraya di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.
Baca Juga: Jadikan Lahan Lebih Produktif, Pj Wali Kota Kediri Resmikan Bumi Perkemahan Maskumambang
Zanariah menjelaskan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender Kota Kediri selama tahun 2018 - 2022 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Begitu pula indeks ketimpangan gender tahun 2018 - 2022 berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Di Jawa Timur, indeks pembangunan gender Kota Kediri berada di peringkat delapan, indeks pemberdayaan gender di peringkat pertama, dan indeks ketimpangan gender di peringkat dua.
Menurutnya, hal itu karena Kota Kediri memiliki komitmen kuat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Hal itu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 5 tahun 2022 yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Kediri nomor 43 tahun 2022. Ada pula Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengembangan kota layak anak.
Baca Juga: Amankan Nataru, Polres Kediri Kota Terjunkan Ratusan Personel
"Capaian di Kota Kediri sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana kita mempertahankan dan teman-teman OPD ini tidak terlena. Apa yang sudah baik harus kita tingkatkan dan yang belum baik kita bereskan," ujarnya.
Pada kebijakan responsif gender, lanjutnya, Kota Kediri memiliki visi 'Kota Kediri Unggul dalam Harmoni' di mana penyelenggaraan pengarusutamaan gender dituangkan dalam misi kedua. Yakni, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya. Kota Kediri telah memiliki sistem informasi data gender dan anak Kota Kediri yang dapat diakses secara online.
Di Kota Kediri, keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 37 persen atau 11 orang dari 30 anggota DPRD. Sementara di eksekutif 35 persen atau 135 dari 417 pejabat eselon di Pemerintah Kota Kediri. Lalu perempuan, anak, dan disabilitas, juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri.
Baca Juga: Sidak Pasar Jelang Nataru, DKPP Kota Kediri Pastikan Semua Produk Hewani Penuhi Standar ASUH
"Pengarusutamaan gender ini ada empat bidang yang menjadi prioritas. Yakni politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Kita punya sistem yang langsung memilah berdasarkan bidang prioritas itu tadi," ungkapnya.
Zanariah menambahkan, Kota Kediri memiliki 9 program unggulan responsif gender. Seperti, prodamas plus, service city card, home care, asuransi kesehatan universal, pendidikan gratis dan berkualitas, penciptaan wirausaha baru, koperasi RW, kampung keren, dan 1 kelurahan 1 RTH.
Ada juga program inovasi OPD responsif gender. Mulai dari home care peduli, posyandu jiwa gema sahaja, japri WEE, sekolah orang tua hebat, gerakan masyarakat sadar dan peduli stunting, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan, program selimut hati, japri PWD, PMT menu lokal, dan pelatihan wirausaha kecantikan bagi perempuan korban kekerasan.
Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-76, Sekdakot Kediri Bacakan Pidato Presiden Prabowo
Kota Kediri juga menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat madya sejak 2017 dan penghargaan kota layak anak tingkat madya sejak 2018.
Turut hadir, Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian PPA Eko Novi Ariyanti, Kepala DP3AK Provinsi Jatim Tri Wahyu, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
