Soal Kerusuhan di Blok Cepu, Komisi A DPRD Bojonegoro Minta Dua Hal

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Insiden kerusuhan di proyek minyak dan gas bumi (migas) Lapangan Banyu Urip Blok Cepu, tepatnya di proyek Engineering Procurement and Contruction (EPC-1) yang dikelol konsorsium PT Tripatra-Samsung anak ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) juga ditanggapi anggota DPRD Bojonegoro.

Wakil ketua komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito Warsito kepada BANGSAONLINE.com mengatakan, pasca kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (1/8) kemarin, pihaknya meminta dua hal kepada perusahaan. Yakni, upaya persuasif di internal manajemen dan memperbaiki tatanan di eksternal perusahaan.

Baca Juga: Terganggu Aktivitas Well Test, Warga Ngambon Bojonegoro Demo Pertamina

"Internal dalam hal ini Tripatra harus segera melunasi gaji ataupun tunjangan yang belum dibayarkan. Padahal pekerjaannya sudah selesai, serta merubah sistem yang memberatkan pekerja. Sedangkan di eksternalnya ESDM, SKK Migas dan EMCL harus segera membuat sebuah regulasi yang tepat yang nantinya dapat menguntungkan pekerja dan masyarakat," ujar Anam Warsito, Selasa (4/8/2015).

Menurut dia, kerusuhan yang terjadi itu karena berbagai hal, di internal perusahaan misalnya, Tripatra banyak persoalan dengan sub kon (anak perusahaan Tripatra,red) yang gajinya belum dibayar. Padahal pekerjaan yang dilakukan sudah selesai. Selain itu, Tripatra juga melakukan penarikan terhadap ratusan ID card milik pekerja yang indikasinya untuk mengurangi tenaga kerja.

Sedangkan di eksternal, lanjut dia, adalah yang menyangkut wilayah sosial. Menurut dia, selama ini masyarakat masih banyak yang menunggu soal pemberian dana CSR maupun dana kompensasi lainnya imbas pengeboran dan flarring. Selain itu perekrutan tenaga kerja lokal juga masih minim.

Baca Juga: 200 Pemuda Ring 1 Blok Cepu Gelar Demo, Ini Beberapa Tuntutannya

"Banyak sekali sebetulnya kewajiban EMCL di eksternal yang harus dibenahi, misalnya soal TKD (tanah kas desa) yang belum beres dan belum dibayar serta minimnya lembaga swadaya sosial (LSM) yang belum terlibat mengawasi untuk proyek," paparnya.

Dari luar, sambung dia, selama ini banyak yang memandang jika di dalam proyek situasinya baik. Namun, paska terjadi kerusahan ini, semuanya tahu jika manajemen di dalamnya ternyata buruk. Dia yakin mengamuknya sekitar 7.500 karyawan EPC-1 itu bukan hanya satu masalah, melainkan banyak hal yang kemudian saat kejadian hanya gara-gara berdesakan di pintu masuk, amarah pekerja tersulut. (Baca juga: Ini Tanggapan EMCL - Tripatra Soal Kerusuhan di Blok Cepu)

"Saya kira perusahaan jangan memandang masalah ini sebagai kejadian yang sesaat. Tapi perusahaan harus melakukan evaluasi lebih detail dan mengkaji penyebab masalah itu, agar nantinya ke depan tidak timbul masalah yang sama," pungkasnya. (Baca juga: Rusuh di Blok Cepu, DPRD Bojonegoro: EMCL dan Tripatra Perbudak Pekerja)

Baca Juga: Ratusan Umat Islam di Bojonegoro Juga Gelar Demo Ahok

Kemarin siang (3/8), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan rapat koordinasi dengan SKK Migas, Dirjen migas, EMCL, Tripatra-Samsung dan Kepolisian. Rapat itu mengahasilkan beberapa hal di antaranya Pemkab mendirikan pos pengaduan di kantor Kemacatan Gayam, melanjutkan produksi migas yang sempat terhenti dan mengkaji penyebab kerusuhan di EPC-1 Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu di Kecamatan Gayam, Bojonegoro. (nur/rvl)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News