Pj Gubernur Jatim saat menghadiri penyampaian LHP LKPP 2023 di Jakarta.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dalam giat bertajuk 'Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" yang dihadiri segenap Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"Jadi ini statemen yang sangat menarik dari Bapak Presiden. Karena sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas. Maka betul kalau opini WTP itu bukan fenomena yang harus ditepuktangani. WTP itu suatu proses yang wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara," urai Adhy.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan dan mendukung arahan-arahan dari Presiden Jokowi terkait opini WTP, yang nantinya akan diimplementasikan di Jawa Timur. Sehingga, setiap pemerintah kabupaten/kota termotivasi untuk selalu mencapai WTP.
"Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir. Karena WTP memang wajib, memang harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas," katanya.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa kalau setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Kewajiban ini, lanjut presiden, semakin relevan dengan tantangan global saat ini. Seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.
"Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Karena ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini 5,11 persen," paparnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
