JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Raja Juli Antoni, memimpin rapat monitoring program strategis tahun anggaran 2024 dan evaluasi kinerja Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/8/2024) kemarin.
Ia menyebutkan tiga hal yang diinstruksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dievaluasi, yakni terkait implementasi sertifikat tanah elektronik, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, dan progres pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
BACA JUGA:
- Menteri ATR BPN Beri Predikat WTAB kepada 46 Satuan Kerja Daerah
- Hadiri Pelantikan Pejabat Negera, Menteri AHY Berharap Transisi Kepemimpinan Berjalan Baik
- Sekjen Suyus Windayana Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke-79 di Lapangan Kementerian ATR BPN
- Menteri AHY Terbang ke IKN Hadiri Renungan Suci HUT RI ke-79
"Saat ini sudah terdapat 396 atau 81,5% Kantor Elektronik (Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan layanan elektronik, red) dan 26 provinsi elektronik. Jadi ada 503.746 sertifikat tanah elektronik yang sudah diterbitkan oleh kementerian kita. Sudah melampaui target yang ditentukan sebelumnya," ujar Raja Juli Antoni di Ruang Rapat Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Namun demikian, Raja Juli Antoni menyebut ada 90 Kantor Pertanahan belum mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik, sehingga Direktorat Jenderal terkait diminta untuk memeriksa kendala yang dihadapi Kantor-Kantor Pertanahan tersebut.
"Harus kita perhatikan secara bersama-sama. Mohon Pak Kepala Kantor Wilayah di provinsi untuk mempercepat proses terbitnya sertifikat tanah elektronik di tempat masing-masing," tuturnya.
Selanjutnya, ia mengimbau proses revisi PP Nomor 18 Tahun 2021 yang merupakan amanah Presiden Joko Widodo agar diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
