Ketua AJI Kediri, Agung Kridaning Jatmiko, saat berorasi. Foto: Ist
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menggelar aksi protes terhadap upaya DPR RI yang merevisi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (22/8/2024). AJI Kediri menilai DPR RI telah bertindak sewenang-wenang, lebih mementingkan percaturan politik daripada asas kepatutan hukum.
Bertempat di halaman sekretariat AJI Kediri, aksi digelar dengan membentangkan poster bernada seruan mengawal demokrasi. Poster-poster itu bertuliskan 'Lawan Pembegalan Demokrasi', 'Pembangkangan Konstitusi Membunuh Demokrasi', serta 'Kami Muak'.
BACA JUGA:
- Kiky Saputri Beri Penjelasan Tak Ikut Demo di DPR
- Pascaputusan MK 60, NasDem Gresik Siap Berangkatkan Calon di Pilkada 2024
- Menakar Peta Politik Pilkada Bangkalan 2024: Lanjut Putusan MK atau Skenario Baleg DPR?
- Eks Komisioner KPU Gresik Tanggapi Putusan MK soal Ambang Batas Parpol Usung Paslon di Pilkada 2024
“Demokrasi kita kembali terancam. Kelompok penguasa berupaya merongrong konstitusi demi tujuan pragmatisme kekuasaan,” kata Ketua AJI Kediri, Agung Kridaning Jatmiko, saat berorasi.
Ia menyebut, upaya penganuliran dua keputusan lembaga konstitusi tertinggi tersebut dipertontonkan secara angkuh. Proses legislasi rancangan undang-undang (RUU) Pilkada itu dikerjakan kilat melalui Badan Legislasi (Baleg).
Hal tersebut tentu tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bukan kali ini saja penguasa mengakali proses legislasi.
Beberapa regulasi krusial lainnya dikebut dalam waktu singkat, seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Minerba, revisi UU KPK, dan UU Ibu Kota Negara (IKN). Semua aturan itu disahkan tanpa asas transparansi dan partisipasi masyarakat.
“Banyak RUU yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat seperti RUU Masyarakat adat, RUU Perampasan Aset, Perlindungan Data Pribadi, dan sebagainya,” ucap Miko.
Dia menambahkan, di tengah situasi ini, peran pers dan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi tidak boleh lagi melunak pada upaya-upaya kekuasaan yang hendak melumpuhkan demokrasi. Bila Putusan MK bisa mereka anulir dalam waktu sekejap, bukan tidak mungkin undang-undang yang menjamin kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi, pelan-pelan dilucuti.
Upaya menganulir putusan MK merupakan alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. DPR, lembaga yang seharusnya melindungi konstitusi justru mengabaikan putusan MK yang mengikat.
“Sudah saatnya rakyat ikut bersuara,” kata Rekian, Bidang Advokasi AJI Kediri.
Masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, harus menyadari bahwa sudah saatnya menjaga tegaknya demokrasi. Di tengah kondisi melemahnya demokrasi, ini bukan saatnya untuk diam. (uji/mar)
