Ringkasan Berita
- Anggota DPR Syafiuddin mengapresiasi kunjungan kerja Menteri PKP ke Madura sebagai sinyal positif perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perumahan rakyat di wilayah tersebut.
- Syafiuddin mendorong percepatan proyek strategis seperti Pelabuhan Bulu Pandan, Pelabuhan Socah, dan Indonesia Islamic Science Park (IISP) yang memerlukan intervensi APBN karena keterbatasan APBD.
- Pertumbuhan ekonomi Madura masih rendah di kisaran 1,9-2,4%, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur dan nasional, sehingga diperlukan regulasi baru untuk percepatan pembangunan ekonomi.
- Anggota DPR berharap kunjungan ini diikuti oleh kunjungan Presiden Prabowo ke Madura dan pembentukan kebijakan khusus atau lembaga khusus seperti BPWS untuk fokus menangani pembangunan Madura.
- Masyarakat Madura diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat sebagai balasan atas dukungan politik signifikan yang telah diberikan kepada Presiden Prabowo.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang meninjau penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Labang pada Minggu (3/5/2026).
Menurut dia, kehadiran Menteri PKP menjadi sinyal positif perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Madura, khususnya sektor perumahan rakyat.
“Ini bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi bentuk goodwill pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat Madura,” ujarnya.
Pascapeninjauan BSPS, Syafiuddin berharap Menteri PKP dapat menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar berkenan mengunjungi Madura, sekaligus meresmikan proyek strategis seperti Indonesia Islamic Science Park (IISP).
Ia pun menyoroti perlunya regulasi baru untuk mempercepat pembangunan ekonomi Madura, terutama setelah dicabutnya Perpres terkait BPWS melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2020.
“Perlu ada perpres baru yang secara khusus mengatur percepatan ekonomi Madura, agar pembangunan bisa lebih terarah dan terukur,” tuturnya.
Syafiuddin mendorong percepatan proyek strategis yang masuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, seperti pembangunan Pelabuhan Bulu Pandan, Pelabuhan Socah, serta pengembangan kawasan IISP. Menurut dia, keterbatasan APBD membuat intervensi APBN menjadi kunci utama.
“Tanpa dukungan anggaran dari pusat, akan sulit bagi Madura untuk mengejar ketertinggalan ekonomi,” ucapnya.
Dipaparkan pula pertumbuhan ekonomi Madura saat ini masih di kisaran 1,9-2,4 persen, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur maupun nasional sekitar 5 persen.
Kunjungan Menteri PKP diharapkan menjadi langkah awal perhatian lebih besar pemerintah pusat, termasuk kehadiran Presiden untuk meletakkan batu pertama proyek strategis.
“Kami berharap ada kebijakan khusus, bahkan lembaga khusus seperti BPWS sebelumnya, yang fokus menangani percepatan pembangunan Madura,” kata Syafiuddin.
Ia menilai, kunjungan Menteri PKP ke pelosok Madura patut diapresiasi karena masih jarang dilakukan kementerian.
“Bagi kami, kehadiran Menteri PKP ini seperti oase di tengah padang pasir,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Syafiuddin menyampaikan aspirasi masyarakat Madura yang selama ini memberikan dukungan politik signifikan kepada Presiden Prabowo.
“Masyarakat Madura berharap perhatian lebih dari pemerintah pusat, karena selama ini mereka telah memberikan kepercayaan dan dukungan politik yang besar,” pungkasnya. (uzi/mar)
