Anggota DPRD Kabupaten Tuban Periode 2024-2029 Dilantik

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Tuban periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban Irwansyah Putra Sitorus di ruang rapat paripurna, Senin (26/8/2024).

Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Tuban periode 2024-2029 berjalan dengan khidmat, dihadiri oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Ketua DPRD Kabupaten Tuban 2019-2024 H. M. Miyadi, forkopimda, OPD, camat, dan pimpinan instansi vertikal lainnya.

Baca Juga: Respons Persoalan HET Pupuk Subsidi, Ketua DPRD Tuban Sebut Petani Bisa Lapor Jika Ada Penyelewengan

Secara khusus, dalam rapat paripurna ini, H. M. Miyadi menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Tuban, Pemkab Tuban, dan pihak lainnya yang telah memberi dukungan atas terlaksananya tugas dan fungsi legislatif di Kabupaten Tuban.

"Atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD masa jabatan 2019-2024, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap lapisan masyarakat Kabupaten Tuban yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami," ucapnya.

Bahkan, Miyadi tak kuasa menahan air mata, sembari mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuban.

Baca Juga: Nazar Diterima CPNS Mahkamah Agung, Ermaya dan Syahrul Jalan Kaki dari Gresik ke PN Tuban

"Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan adalah milik manusia. Saya mohon maaf atas semuanya," ucapnya sambil menyeka air mata.

Miyadi melanjutkan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas keanggotaan, DPRD Kabupaten Tuban juga telah menyelesaikan tugas DPRD pada tiga fungsi, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, telah menghasilkan peraturan daerah sebanyak 22 perda dan produk hukum dalam bentuk keputusan DPRD sebanyak 97 keputusan.

Kedua, fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama bupati. Tugas tersebut dalam 5 tahun dari pembahasan persiapan rancangan APBD sebelum RKPD ditetapkan, KUA-PPAS dan rancangan perda APBD telah terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada, dan mendapatkan penilaian WTP berturut-turut dari BPK.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPRD Tuban Rayakan HUT Gerindra ke-17 Bersama Penyandang Disabilitas

Ketiga, fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan peraturan daerah dan APBD.

Pelaksanaan pengawasan tercermin juga pada pengawasan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, melalui kegiatan DPRD dengan komisi-komisi yang membidangi pembangunan, pemerintahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, serta pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban masa jabatan 2019-2024

Baca Juga: Gelar Hearing, Komisi II DPRD Tuban Minta Pengelola Hiburan Malam Taati Aturan

Lindra mengungkapkan, anggota DPRD Tuban telah memberikan kontribusi terbaik dan dedikasi terhadap kemajuan Kabupaten Tuban. Amanah yang dibebankan telah ditunaikan dengan baik hingga purna tugas.

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya," ungkapnya.

Secara khusus, Lindra memberikan apresiasi tertinggi Ketua DPRD H. M. Miyadi yang telah berhasil memimpin DPRD Kabupaten Tuban selama 2 periode atau 10 tahun.

Baca Juga: DPRD Tuban Soroti Keberadaan Menara Telekomunikasi Tak Berizin

Dinamika politik yang terjadi selama ini telah menunjukkan betapa beratnya tugas yang diemban. Kendati demikian, Ketua DPRD Tuban mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.

"Semoga amal bakti selama menjabat bersama anggota DPRD Tuban masa jabatan 2019-2024, menjadi catatan yang terbaik," tuturnya.

Bupati Tuban juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat pada serangkaian pelaksanaan pemilu.

Baca Juga: Komisi II DPRD Tuban Bakal Panggil Pengelola Hiburan Malam Buntut Keributan di Glamour Karaoke

Seluruh elemen mulai dari KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media/pers, serta seluruh masyarakat telah berkolaborasi dan bekerja sama turut menyukseskan gelaran pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai.

Lebih lanjut, mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedudukan DPRD memiliki pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance.

Tujuannya, mampu mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga: Kejari Tuban Tetapkan AAJ dan HK Tersangka Kasus Korupsi BUMD PT RSM, Kerugian Tembus Rp2,6 M

Selaras dengan tujuan tersebut, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif, memberikan respons cepat dalam pemecahan persoalan kerakyatan. Juga membangun kerja sama yang efektif dan mendukung suksesnya agenda prioritas nasional.

Lindra juga menyebutkan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD terpilih.

Melihat sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur dan profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima. Di antaranya, memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, kemampuan (skill) yang handal, dan sikap perilaku (attitude) yang baik.

Baca Juga: Jelang Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih, KPU Tuban Intens Koordinasi dengan DPRD

Ekspektasi masyarakat terhadap anggota DPRD sangat besar dan banyak disorot oleh masyarakat. Harapan tersebut menjadi tantangan dan sekaligus penyemangat dalam bekerja mengemban amanah yang tekah diberikan.

Lindra mewakili Pemkab Tuban berharap anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti.

Sementara itu, 50 anggota yang dilantik masing-masing Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 20 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11 anggota, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 5 anggota, Partai Gerindra 4 anggota, Partai NasDem 4 anggota, Partai Demokrat 3 anggota, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 anggota, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 1 anggota. (coi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News