"Jika perlu kita lakukan terobosan. Bahkan jika dari kalangan pengusaha ada yang merasa kurang puas dengan pelayanan DPMPTSP kami, bisa menyelesaikan dan berkoordinasi langsung dengan kami," ucapnya.
Adhy Karyono mengaku seringkali menjumpai komplain dari para pengusaha terkait perijinan. Oleh karena itu, dalam dua tahun ini ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan reformasi dengan melihat betul persoalan yang terjadi di lapangan.
"Kami pastikan seluruh perijinan di Jatim khususnya yang memang berada dibawah wewenang Jatim, tidak akan kami biarkan melebihi SOP. Karena sebagaimana diketahui sistem pelayanan satu atap juga sangat bergantung dengan syarat atau regulasi dari Kab/Kota hingga pemerintah pusat," tutur Pj. Gubernur Jatim.
