"Rakor dan sosialisasi ini sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh semua perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota agar tercipta roda pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data untuk mewujudkan tata kelola data yang baik guna mendorong perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan," ungkapnya.
Maka dari itu, Apip berharap melalui rakor dan sosialisasi ini pemerintah provinsi dan daerah dapat memahami dan turut andil secara aktif dalam mewujudkan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
"Adanya Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ini sama pentingnya dengan Satu Data Kota Kediri dan Satu Data Indonesia. Di mana seluruh data tersebut merupakan satu data yang terintegrasi agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan," jelasnya.
Dalam mewujudkan pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ini, Apip menegaskan bahwa komitmen bersama sangat diperlukan agar data yang dikelola dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.
