ilustrasi
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pengendalian atas jaminan bongkar reklame yang lemah dan sering menimbulkan kerancuan pelaksanaan pengelolaan jaminan bongkar, membuat Badan Penanaman Modal (BPM) Batu saat ini sedang bekerja keras merevisi Perwali yang mengatur tentang pedoman tata laksana perijinan yang berisi prosedur teknis dan perlakuan terhadap dana jaminan bongkar yang menjadi hak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut bertujuan, agar tidak terjadi permasalahan biaya jambong (jaminan) para pelaku reklame yang saat ini mengendap di Bank Daerah. Dalam Perwali nomor 31 tahun 2009, tidak mengatur tentang bagaimana penyetoran biaya jambong yang tidak diambil oleh penyelenggara reklame.
Baca Juga: Pj Wali Kota Batu Minta Perbaikan Ruas Jalan Sultan Agung Dipercepat
Sehingga, sampai saat akhir tahun belum disiapkan mekanisme penyetoran dana jaminan bongkar di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
“Kami menargetkan tahun ini selesai, agar tahun mendatang tidak menjadi suatu urusan terkait biaya bongkar reklame dan ada mekanisme serta aturan yang jelas dalam pengelolaan dana tersebut,” kata Kabid Pelayanan Perijinan BPM Kota Batu, Wicaksono di kantornya, Selasa (1/9).
Masih kata Wicaksono, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jatim sudah beberapa kali menyarankan permasalahan ini, dan mendorong BPM untuk segera merevisi Perwali.
Baca Juga: Peringati HKN ke-60, Dinkes Kota Batu Luncurkan Program Integrasi Layanan Primer
Dirinya mengakui saat ini pengendalian jaminan bongkar lemah dan sering menimbulkan kerancuan pelaksanaan pengelolaan reklame yang ada di wilayah Batu. “Ini bertujuan supaya ke depan pengelolaan lebih baik lagi,” tuturnya.
Kami pasti akan melaksanakan saran dari BPK, memang biaya harus masuk PAD. Tapi hingga saat ini belum ada aturan baku yang mengatur dana jambon masuk ke sana. “Kalau belum ada aturan jelas kemudian dimasukkan PAD malah nanti bisa jadi blunder,” tegasnya. (bt1/thu/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
