KH Said Aqil Siradj saat memberikan Tausiah pada acara Halal Bi Halal Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Blitar di Kampung Cokelat, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Selasa (1/9). (foto: tri susanto/BANGSAONLINE)
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat zaman orde baru ditolak dengan tegas oleh Nahdlatul Ulama.
Hal ini ditegaskan oleh KH Said Aqil Siradj. Menurutnya, NU menolak dengan tegas rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dianggap tidak perlu.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
“Saya tidak sependapat dengan rencana tersebut, karena itu tidak perlu,” kata KH Said Aqil Siradj usai memberikan Tausiah pada acara Halal Bi Halal Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Blitar yang diikuti oleh seluruh pengurus NU mulai tingkat Ranting, MWC dan Cabang di Kampung Cokelat, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
Pihaknya juga menegaskan selain NU, TNI juga sependapat agar Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya menurutnya Presiden tidak perlu melakukan hal tersebut. “NU dan TNI tidak sependapat dan tidak usah minta maaf,” tegasnya yang juga didampingi Ketua Tanfidz NU Kabupaten Blitar, KH Masdain Rifai, Bupati Blitar, Herry Noegroho, Wakil Bupati Blitar, Rijanto serta beberapa pengurus NU Kabupaten Blitar dan Pejabat Pemkab Blitar.
Di sisi lain pihaknya juga berharap kepada Pemerintah lebih fokus terhadap perekonomian di Indonesia yang saat ini nilai tukar dollar mencapai Rp 14 ribu. Sehingga pihaknya berharap kepada pemerintah memiliki strategi yang jitu untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Saya yakin Pemerintah memiliki strategi yang jitu, sehingga kami berharap strategi tersebut bisa segera dilaksanakan untuk menolong perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk menggerakkan perekonomian mikro yang selama ini sudah berjalan serta meningkatkan ekonomi kreatif mengingat selama ini sebagian besar jumlah masyarakat menengah ke bawah merupakan warga Nahdliyin.
“Perekonomian di daerah harus tetap berjalan seperti apa adanya, yang biasa bertani ya tetap bertani, yang biasa berdagang ya tetap berdagang dan yang lainnya, jangan sampai hal yang biasanya ini ditinggalkan,” jelasnya.
Sementara Sekretaris GP Ansor Jatim, Ahmad Tamin, terkait persoalan PKI, secara tegas menjelaskan persoalan tersebut sudah selesai dan tidak ada yang perlu diungkit-ungkit lagi. Bahkan termasuk rencana permintaan maaf kepada keluarga PKI oleh Presiden Jokowi dianggapnya sangat tidak perlu.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
“Ini sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi ada hal seperti itu. Kami juga sudah membahas hal ini dengan Pangdam,” imbuhnya.
Bahkan pihaknya juga menyayangkan adanya peredaran atribut dan logo PKI yang beredar di sejumlah wilayah yang dipakai pada saat menyambut HUT RI ke-70 seperti di Pamekasan serta daerah yang lainya.
“Memang ada beberapa daerah yang masih ditemukan atribut seperti itu, namun anehnya muncul pada saat peringatan HUT RI ke-70 pada saat mengikuti karnaval,” jelasnya lagi.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
Sementara perlu diketahui sebelumnya Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus PKI melalui proses rekonsiliasi yang mendapat penolakan tegas dari sejumlah ulama’ dan keluarga TNI.(tri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
