Dalam forum ini, peserta diajak untuk memberikan masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik yang perlu diperhatikan. Seperti transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses.
Diskusi ini diarahkan untuk menggali pengalaman dan keluhan masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan pemerintah.
Melalui acara ini, diharapkan Pemkab Ngawi mendapat masukan dan saran dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dengan masyarakat berkaitan dengan standar penyusunan publik nantinya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami memiliki kurang lebih 13 OPD yang memiliki pelayanan masyarakat. Melalui FKP, kami berharap dapat meminimalisir ketidaksesuaian antara harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan dengan unit penyedia layanannya, yaitu para OPD atau perangkat daerah," jelas Mahmud.
