Kericuhan Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang saat pembahasan tatib.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ternyata sebagian besar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menolak undangan hadir dalam acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pimpinan KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siraj. “Saya tidak hadir karena kepengurusan PBNU itu hasil produk dari muktamar yang tidak konstitusional dan tidak elegan,” tegas Rais Syuriyah PWNU Papua Barat, KH. Ahmadi kepada wartawan, Sabtu (5/9).
PBNU pimpinan Kiai M’aruf Amin dan KH Said Aqil Siroj menggelar acara pengukuhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (5/9) pagi. Acara ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Kiai Ahmadi, keputusan yang diambil itu memang pahit. Tapi menurut dia langkah ini dilakukan dalam rangka: qulil haqqa walau kaana murran (katakanlah kebenaran meski pahit). Ia mengaku mengalami sendiri proses Muktamar ke-33 NU yang ia anggap berjalan dengan penuh pemaksaan, pelanggaran dan konspirasi untuk mengegolkan kepentingan tertentu.
Sikap PWNU Jawa Tengah juga sama. Wakil Sekretaris PWNU Jawa Tengah Amiq Mukhlishin menegaskan bahwa PWNU Jawa Tengah menolak hadir dalam acara pengukusan PBNU. “Keputusan untuk tidak hadir ini kami ambil sebagai bagian dari sikap konsisten kami tidak mengakui hasil muktamar, karena banyak pelanggaran,” katanya.
Menurut dia, sikap PWNU Jateng itu juga direstui oleh sesepuh NU Jawa Tengah yang menyadari adanya ketidakberesan dalam Muktamar NU sehingga produk yang dihasilkan, termasuk kepengurusan PBNU, patut dipertanyakan keabsahannya.
PWNU Jawa Tengah mengaku banyak diteror dan diancam karena menolak hasil Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. Bahkan diminta segera meletakkan jabatan dan disiapkan pengganti dari parpol. Tapi PWNU Jawa Tengah tetap menolak hasil Muktamar NU ke-33 dan tak menghadiri pengukuhan KH Said Aqil Siraj.
