Pemprov Jatim Sesuaikan Kenaikan UMP 6,5 persen

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, memastikan pihaknya akan melakukan rakor penetapan besaran UMP sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut naik sebesar 6,5 persen tahun depan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim siap untuk menyesuaikan sesuai dengan arahan pemerintah pusat, namun begitu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan di masing-masing kabupaten/kota.

“Kita akan menyesuaikan, kita menunggu dari Kemenaker surat edarannya kelihatannya kan mundur sedikit. Jadi, kita menunggu saja sampai terbit surat edaran itu,” katanya, Senin (2/12/2024).

Dikatakan olehnya, Pemprov Jatim tidak akan gegabah dalam menerapkan UMP sebagian instruksi pemerintah pusat, karena setiap wilayah memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda, begitu pula dengan daya saingnya.

Karena itu, Pemprov Jatim tidak akan menerapkan semua ke daerah-daerah, karena akan memunculkan keberatan dari kalangan pengusaha. Namun, untuk daerah ring satu masih harus dibicarakan lebih dulu.

“Tetapi di sisi lain kabupaten kota yang minus yang dibawa Rp3 juta tentu akan kita naikkan tetapi kami juga harus konsolidasi juga bukan hanya dengan SPSI tetapi juga dengan pihak pengusaha supaya semuanya ada titik temu,” urai Adhy.

Sebelum ada kebijakan Presiden Prabowo, ia menyatakan bahwa memang sudah ada sudah rapat dengan SPSI, beberapa perwakilan dan beberapa asosiasi.

“Tetapi kita akan formalkan untuk rapat betul-betul rapat dan kita petakan dan saya butuh juga masukan dari Bupati Walikota ya Pak sekda untuk untuk bisa formulasi yang paling aman,” tuturnya.

Akan tetapi, pihaknya menyebut bahwa penentuan UMP harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak indikator, seperti pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, inflasi dan juga perkembangan investasi di kabupaten/kota.

“Ya alhamdulillah kalau inflasi sudah stabil, tapi pertumbuhan ekonomi kan turun sedikit ya, tetapi bagaimana 2025 kita juga harus bersaing. Kalau tenaga kerja kita hanya mengandalkan bagaimana UMK UMR tapi kapasitasnya tidak memenuhi itu juga menjadi masalah,” paparnya.

“Jadi kini kita dorong agar semua ini berseiring antara peningkatan kapasitas tenaga kerja, regulasi dan juga penentuan dari UMP dan UMK,” imbuhnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News